Effendi Gazali Tunggu Susi Pudjiastuti di Diskusi Lobster

Rabu, 19 Februari 2020 12:43 WIB

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara diskusi "Ngopi Bareng Presiden PKS" di DPP PKS, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Edhy Prabowo dan Susi memiliki pandangan berbeda di beberapa persoalan kelautan dan perikanan, seperti soal ekspor benih lobster hingga sikap terhadap masuknya kapal Cina di perairan Natuna. TEMPO/Muhammad Hidayat

Tempo.Co, Jakarta - Tim Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan atau KP2 KKP tengah menunggu kedatangan Susi Pudjiastuti dalam diskusi terkait kondisi lobster di Indonesia. Diskusi itu digelar pada Rabu, 19 Februari 2020 di kantor KKP, Jakarta Pusat.

Ketua KP2 KKP Effendi Gazali mengatakan sejatinya timnya sudah mengundang Susi secara terbuka. "Undangan sudah disampaikan secara terbuka. Kita tunggu semoga bu susi datang. Lepas dari itu, kita bicara apa adanya," ujarnya.

Effendi berharap ada diskusi dua arah antara mantan Menteri KKP itu dengan timnya dan sejumlah pakar serta stakeholder yang hadir. Adapun diskusi ini telah berlangsung sejak pukul 10.30 WIB. Menurut pantauan Tempo, hingga 2 jam diskusi berlangsung, Susi tidak terlihat datang.

Tempo telah menghubungi Susi untuk mengkonfirmasikan kehadirannya. Namun, hingga berita ini ditulis, Susi tidak merespons pesan tertulis tersebut.

Adapun diskusi ini menghadirkan lima pembicara. Kelimanya adalah pakar lobster dari Universitas New South Wales, Bayu Priyambodo; peneliti Balai Pemuliaan Induk Udang dan Kekerangan IBM Suastika Jaya; dan pakar lobster Sekolah Tinggi Perikanan, lham. Kemudian, anggota Kadin Aceh, Syamsul Bahri; dan Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setyawan.

Pekan lalu, Effendi memaparkan kondisi lobster di Indonesia. Berdasarkan data yang ia kumpulkan, Effendi menjelaskan jumlah telur di seluruh wilayah pengelolaan perikanan atau WPP di Indonesia berjumlah 278 miliar ekor. Kemudian, telur yang menjadi larva berjumlah 250 miliar dan yang menjadi puerulus sekitar 12,3 miliar.
"Punah dari sebelah mana?" kata Effendi setelah memaparkan data itu.

Dalam akun Twitter-nya, Susi pada 11 Februari lalu mengkritik pernyataan Effendi. Sembari mengunggah sebuah video yang menampilkan paparan Effendi, Susi menyebut berduka.

"Keilmuan tinggi seorang guru besar Doctor dalam menjustifikasi / memperlihatkan/ meninggikan/ membenarkan Ignorances untuk Pembenaran Ekspor Bibit Lobster. Saya tidak berilmu dan saya berduka," tutur Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya memang berencana kembali membuka keran ekspor bibit lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada awal Desember lalu menyatakan ekspor bibit ini akan meningkatkan nilai tambah bagi petani lobster.

Adapun kebijakan itu bertentangan pada masa kepemimpinan Susi. Saat menjabat sebagai Menter KKP, Susi melarang perdagangan lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih.

Susi juga meminta lobster bertelur tidak dijual-belikan keluar Indonesia. Beleid yang menaunginya adalah Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Penangkapan Lobster.


Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

12 jam lalu

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

21 jam lalu

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

2 hari lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.

Baca Selengkapnya

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

2 hari lalu

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.

Baca Selengkapnya

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

2 hari lalu

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

3 hari lalu

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut

Baca Selengkapnya

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

6 hari lalu

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

Trenggono menjelaskan alasannya menggandeng negara tetangga, Vietnam untuk budi daya benih lobster. Trenggono telah membuka keran ekspor benur.

Baca Selengkapnya

Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

6 hari lalu

Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa setidaknya ada lima komoditas di sektor perikanan dan kelautan Tanah Air yang unggul. Ia menyebut lima komoditas itu di antaranya udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

6 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

9 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya