Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi mengecek kesiapan produksi bawang merah dan cabai di Jawa Tengah, Kamis, 12 April 2018.
Ketua Asosiasi Hortikultura Indonesia Anton Muslim Arbi mempertanyakan sikap pemerintah yang menahan penerbitan RPIH, baik buah atau oun sayuran. Padahal, kata Anton, pelaku usaha memerlukan kepastian pasokan untuk di pasar. "Saya kira, kalau ini tidak segera dievaluasi oleh kementan dalam terbitkan RPPIH pasti akan berpengaruh kepada gejolak harga di pasar," ujar Anton kepada Tempo.
Anton mencontohkan lonjakan harga bawang putih yang tinggi, dari rata-rata sekitar Rp 26-29 ribu, saat ini sudah menembus sekitar Rp 70 ribu per kilogram. Sebelumnya, kata dia, ada dugaan penimbunan 150 ton bawang putih di Karawang, Jawa Barat, yang belum terdistribusi seluruhnya hingga November 2019. Meski tak dugaan tak terbukti, Anton berharap satuan tugas (satgas) pangan bekerja lebih keras untuk memecahkan persoalan bawang putih.
"Pasalnya, ada gejolak harga yang aneh lantaran Kementerian Perdagangan sudah gelontorkan izin 500 ribu ton lebih bawang putih, tetapi kok baru sampe Februari sudah teriak karena stok menipis?" tutur Anton.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan naiknya harga bawang putih terjadi lantaran adanya kepanikan publik yang menyebabkan panic buying. Hal ini, kata Syahrul, menyebabkan distributor mengurangi jatahnya ke pasar lantaran takut terhambatnya impor bawang putih di tengah wabah virus corona di Cina, -- negara asal impor bawang putih terbesar.
Di sisi lain, pelaku industri juga membeli bawang putih lebih awal karena khawatir kehilangan stok untuk produksi. "Padahal data yang ada pada kami adalah 120 ribu ton, masih ada ditangan importir yang ada. Kemudian kita akan panen pada Maret hingga april kira-kira 30 ribu ton," ujar Syahrul.
Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan penerbitan RPIH masih dalam proses. Menurut dia setiap penerbitan RPIH harus merujuk pada good agricultural practices (GAP). Prihasto mengatakan importir harus memenuhi persyaratan administrasi. Apabila belum lengkap, maka RPIH tidak akan dikeluarkan. Prihasto membantah tudingan pelaku usaha yang mengatakan pemerintah tidak transparan dalam penerbitan RPIH tersebut.
"Realisasi impor hortikultura tahun lalu yang rendah dan penyebaran virus corona jadi salah satu alasan RPIH belum dikeluarkan," ujar Prihasto.
Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Ali Jamil Harahap mengatakan beberapa komoditas masih tersedia di lapangan. Apalagi, kata dia, Indonesia akan memasuki masa panen. Selain itu, kata Ali, pemerintah masih mengecek ketersediaan stok produk hortikultura yang masih ada di lapangan. Menurut dia, pemerintah berkewajiban menyeimbangkan kondisi petani di dalam negeri sebelum memutuskan rekomendasi impor.
"Kami juga harus jaga petani juga, jadi keseimbangan tetap harus dijaga. Kebutuhan juga masih baik jika kami perhatikan," ujar Ali.
