Virus Corona Hantam Pariwisata, Kementerian Didorong Rapat di Daerah

Reporter

Caesar Akbar

Rabu, 12 Februari 2020 22:25 WIB

Wisatawan Cina berswafoto di area Tanah Lot, Jumat, 31 Januari 2020. Adanya penutupan penerbangan asal Cina ke Indonesia dipastikan akan memberikan pukulan terhadap dunia pariwisata di Bali. TEMPO/Made Argawa

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan salah satu langkah untuk menangkal dampak negatif virus corona terhadap perekonomian terutama pariwisata adalah dengan mendorong rapat pemerintah di daerah.

"Kementerian dan lembaga kami dorong melakukan rapat-rapat bisnis di daerah," ujar Susiwijono di Hotel Milenium Sirih, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Dengan demikian ada perputaran ekonomi ke daerah.

Belakangan, pemerintah memperkirakan kerugian devisa dari akumulasi total kunjungan wisatawan mancanegara Cina mencapai US$ 4 miliar atau Rp 54,8 triliun (dalam kurs Rp 13.722 per dolar AS). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Tanah Air juga diprediksi tergerus 0,11 hingga 0,3 persen akibat wabah corona.

Kebijakan itu juga sejalan dengan rencana pemerintah mengoptimalkan belanja pada awal tahun ini, termasuk dengan menggenjot penyaluran dana desa dan Program Keluarga Harapan. "Sidang Kabinet kan kemarin mengusulkan program front loading APBN di depan, dalam artian belanja."

Susiwijono mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan belanja di kuartal satu dan mendorong konsumsi masyarakat kecil melalui bantuan sosial lantaran sumbangan konsumsi ke pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 65 persen. Selain konsumsi, faktor penyumbang yang cukup besar adalah investasi yaitu 32 persen.

"Kami minta Kemenkeu dan Pemda dari alokasi Rp 72 triliun kami dorong di kuartal satu, dulu ada aturan belanja maksimum di kuartal satu adalah dua puluh persen, mungkin akan kami relaksasi menjadi empat puluh persen atau kalau bisa lebih," ujar Susiwijono. Pemerintah juga akan mendorong penyaluran dana bantuan operasional sekolah di semester satu. Di samping juga mendorong belanja barang dan modal pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran mendukung rencana Kementerian dan Lembaga melakukan rapat di daerah. Karena kebijakan tersebut bisa mendorong perputaran ekonomi.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah pusat yang bergerak ke daerah dan bukan sebaliknya. Sehingga, daerah ikut menikmati dampak ekonomi dari pergerakan itu. Selain itu, pemerintah harus bisa memetakan daerah mana saja yang terkena dampak akibat berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara semenjak ada virus corona.

Untuk berkurangnya kunjungan wisatawan dari Cina saja, Maulana mengatakan daerah yang terkena dampak adalah Manado, Batam, dan Bali. Belum lagi daerah yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara lain seperti dari Malaysia, Singapura, dan Australia.

"Kalau belum bisa menutup kerugian itu, pemerintah harus memikirkan bagaimana industri pariwisata bisa tetap sustain," ujar Maulana. Sebab, kosongnya kamar hotel hingga 30 persen saja bisa berimbas kepada operasional hotel. Mengingat, selama ini wisatawan domestik hanya bisa diandalkan dalam dua musim dalam setahun, yaitu periode Natal - Tahun Baru dan Lebaran.

"Jadi tetap harus mendorong wisatawan mancanegara dan pariwisata berkualitas itu hanya bisa datang dari MICE, karena spendingnya bagus dari sana," tutur dia. "Yang datang kan banyak orang bisnis yang ada uang jalan dari perusahaan, sehingga spending banyak bisa tiga kali lipat."

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

1 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

2 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

3 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

3 hari lalu

Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

4 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Pakai Kain Batik pada Hari Terakhir di Washington, Hadiri 3 Pertemuan Bilateral

4 hari lalu

Sri Mulyani Pakai Kain Batik pada Hari Terakhir di Washington, Hadiri 3 Pertemuan Bilateral

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan kain batik pada hari terakhirnya di Washington DC, Amerika Serikat, 21 April kemarin.

Baca Selengkapnya

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

5 hari lalu

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.

Baca Selengkapnya