TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bakal meninjau ulang kebijakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki universitas. Sebab, menurut dia, saat ini saja perusahaan pelat merah belum tentu unggul di bidangnya masing-masing. Apalagi, kalau menjalankan bisnis yang tidak dikuasai.

"Saya tidak mau BUMN menjadi Palugada (apa lu mau, gue ada)," ujar Erick di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Menurut Erick, ke depannya Kementerian BUMN akan meninjau apakah program perusahaan pelat merah bisa disinergikan dengan program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketimbang, perseroan malah menjadi pesaing dalam industri pendidikan. "Jadi kita akan masuk ke program di universitas, toh mereka expertnya," tutur dia.

Dengan demikian, Erick mengatakan, BUMN bisa fokus di inti bisnisnya dan bersaing dengan perusahaan lain. "Sekarang bukan lagi eranya proteksi," tutur dia. Begitu pula dengan universitas, ia mengatakan dengan rencana anyar itu perguruan tinggi mesti meningkatkan kualitas masing-masing.

<!--more-->

Adanya sinergi antara BUMN dan lembaga pendidikan pun, kata Erick, bisa memastikan bahwa link and match antara dunia pendidikan dan industri bukan hanya teori semata. Walau demikian, ia tak ingin program yang ada nantinya hanya mendidik mahasiswa menjadi profesional, tetapi juga tetap ada yang menjadi pengusaha.

"Saya juga ingin ada mahasiswa yang menjadi entrepreneur seperti saya," tutur Erick. Ia mengatakan adanya pengusaha-pengusaha anyar dibutuhkan lantaran jumlah penyerapan tenaga kerja dari perusahaan yang ada, khususnya BUMN, tak banyak berubah setiap waktunya. Sementara, dengan adanya pengusaha-pengusaha anyar, maka lapangan kerja baru pun akan terus terbuka.

Sebagai komitmennya menyinergikan BUMN dengan pendidikan, Erick Thohir berjanji mengalokasikan 30 pesen dana CSR perusahaan pelat merah di sektor pendidikan. Sebabnya, saat ini, menurut dia, kekurangan bangsa ini adalah terkait pendidikan di masa mendatang.

"Adik-adik mahasiswa yang datang harus bersyukur karena sekarang mayoritas pendidikannya masih SMP. Memang ada program LPDP dan pihak swasta, tapi kami BUMN ingin tingkatan partisipasi," ujar Erick.