Erick Thohir: 30 Persen Dana CSR BUMN untuk Optimalkan Pendidikan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya berencana mengalokasikan 30 persen dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (dana CSR) perusahaan pelat merah dimaksimalkan pada bidang pendidikan. "Karena itu di BUMN sendiri, saya akan melakukan perubahan dan ini sedang disiapkan," ujarnya, di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

    Erick Thohir menyadari bahwa sudah ada sejumlah program bernama LPDP dan juga program-program dari pihak swasta untuk mendanai sektor pendidikan. Tapi ia ingin BUMN terus meningkatkan partisipasi di bidang tersebut.

    "Saya bukan tipikal orang yang buat wacana, tapi ingin sesuatu yang konkret," kata Erick Thohir saat menyampaikan pidato di Seminar "Penguatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) BUMN.

    Erick Thohir sebelumnya memaparkan lima prioritas strategis Kementerian BUMN untuk periode 2020 sampai dengan 2024. Prioritas pertama tersebut adalah bagaimana BUMN menjadi seimbang antara pelaksanaan bisnis dengan tanggung jawab dampak sosial.

    Kedua BUMN harus berani melakukan perubahan ekosistem, kolaborasi bisnis, dan juga kemitraan. Ketiga, BUMN menjadi pemain yang bisa membuat terobosan di era teknologi, mengingat saat ini merupakan era disrupsi dan teknologi.

    Keempat, kata Erick, adalah menegaskan kembali dan memaksimalkan nilai tata kelola korporasi yang baik dan bersih. Kelima, BUMN harus benar-benar meningkatkan kapasitas orang-orang yang bekerja di Kementerian BUMN atau perusahaan-perusahaan pelat merah.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara