Disukai Publik, Erick Thohir Diusulkan Teruskan Kebijakan Ini

Reporter

Caesar Akbar

Senin, 10 Februari 2020 06:01 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Managing Director The Management Institute Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai ada sejumlah kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang sudah tepat pada seratus hari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut, tutur dia, khususnya yang menyangkut pembenahan perusahaan pelat merah.

"Pembenahan yang dilakukan di Kementerian BUMN terutama terkait isu penegakan Good Corporate Governanve dan penempatan pejabat baru pimpinan Badan Usaha Milik Negara yang kredibel patut diapresiasi," ujar Toto melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 9 Februari 2020.

Sebelumnya, Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Erick Thohir sebagai menteri yang paling dipersepsikan positif oleh publik.

Di awal periode kepemimpinannya, Erick melakukan perombakan dan bongkar pasang pejabat di tubuh perusahaan milik pemerintah. Sejumlah tokoh ngetop pun ditunjuk untuk menempati posisi-posisi petinggi di BUMN.

Misalnya saja pada awal periode, Erick langsung mengangkat bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Penunjukan itu sempat menuai pro kontra di masyarakat.

Selain Ahok, tokoh yang juga didaulat menempati kursi bos BUMN adalah bekas Komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, Chandra Hamzah untuk menduduki jabatan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Erick juga merampingkan organisasi di kementeriannya dengan mencopot deputi-deputinya dan menugaskan mereka ke BUMN.
<!--more-->
Pada awal tahun ini pun Erick merombak jajaran direksi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Ia memberhentikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra dari posisi Direktur Utama setelah diduga terlibat dalam kasus kargo gelap Harley Davidson. Tak hanya Ari Askhara, hampir semua direksi di perusahaan maskapai itu pun dicopot dan diganti pejabat baru. Wajah lama di perusahaan yang kini dipimpin oleh Irfan Setiaputra, adalah Fuad Rizal yang menjabat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Selain penempatan pejabat baru BUMN dan penegakan GCG, kebijakan Erick yang dinilai cukup tepat pada awal periode ini adalah dukungan terhadap penegakan hukum di perusahaan pelat merah, misalnya pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. "Hal ini perlu dilanjutkan secara konsisten sehingga bisa tumbuh kepercayaan di publik," tutur Toto.

Berdasarkan survei Indonesia Political Opinion, Erick bersama dua wakilnya menduduki peringkat teratas dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang publik.

Bekas Presiden FC Internazionale Milano itu memanen 96,0 persen suara dari publik yang mengenalnya. Posisi di bawahnya ditempati Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dengan skor 94,0 persen.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra menjelaskan, kesukaan publik terhadap para menteri tersebut berdasarkan figur dan latar belakang mereka. Bentuk penilaian itu antara lain intelegensia, ketegasan, kewibawaan, dan religiusitas.

Di jajaran wakil menteri, dua pembantu Erick Thohir juga paling mendapatkan tempat di hati publik. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo bertengger di daftar teratas wakil menteri yang paling tepat penunjukannya.

“Budi Gunadi 29 persen dan Kartika 29 persen masing-masing di peringkat pertama dan kedua,” kata Dedi dalam acara diskusi 100 Hari Jokowi-Ma’ruf di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2020.

Berbanding lurus dengan pimpinannya, Kementerian BUMN juga masuk dalam tiga besar kementerian paling baik kinerjanya dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Kementerian BUMN mendapatkan 77,0 persen kepercayaan publik di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mencapai 80,3 persen. Sementara Kementerian Luar Negeri di posisi teratas dengan tingkat kepercayaan 84 persen.

CASEAR AKBAR | BISNIS

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

13 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

22 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

11 jam lalu

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

21 jam lalu

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I atau YKKAP I mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tangkap koruptor pengadaan lahan bandara.

Baca Selengkapnya