TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan merger atau menutup BUMN-BUMN yang merugi atau tidak melakukan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) dengan melihat prospek bisnisnya.
"Dari prospek bisnisnya apakah masih punya prospek, dan kerugian-kerugian yang terjadi itu akan dilihat. Kalau tidak punya prospek lagi untuk apa dilanjutkan," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.
Arya mengatakan saat ini Erick Thohir bersama Kementerian BUMN sedang melakukan klasifikasi, di mana ada BUMN yang berfungsi untuk komersial mencari keuntungan, ada BUMN untuk kewajiban pelayanan publik, ada juga BUMN yang berfungsi untuk komersial tapi juga melakukan pelayanan publik seperti PLN dan Pertamina.
"Tapi ada juga BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan atau komersil apalagi PSO. BUMN seperti ini akan dipertimbangkan apakah akan digabung dengan BUMN lain atau dilikuidasi," katanya.
Jika memang harus digabung dengan BUMN lain, Kementerian telah memikirkan nasib tenaga kerja BUMN-BUMN yang merugi tersebut.
"Di mana-mana tidak ada karyawan yang sejahtera di perusahaan yang terus merugi. Dengan demikian ini akan menyehatkan mereka, ketika BUMN yang merugi tersebut dimerger dengan BUMN lain," ujar Arya.
Selain itu, menurut Arya, bisa saja BUMN yang merugi itu diberikan kepada BUMN Perusahaan Pengelola Aset atau PPA.
Arya juga menambahkan bahwa Kementerian BUMN sedang menyusun peta jalan BUMN untuk lima tahun ke depan. Peta jalan tersebut akan dipresentasikan kepada DPR RI pada akhir bulan ini.
ANTARA
