TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa bungkam saat ditanya mengenai alasan pemerintah menunjuk Tony Blair sebagai anggota dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Penunjukan mantan Perdana Menteri Inggris itu sempat menuai kontroversi karena ia terlibat dalam Perang Irak 2003.

Ditemui selepas rapat soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Suharso awalnya menolak untuk memberikan jawaban. Ia memilih untuk berjalan ke mobil yang sudah menunggunya di depan lobi kementerian.

"Yaa, jangan saya, tanya ke Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan)," kata Suharso, Jumat, 7 Februari 2020.

Tempo kembali menanyakan apakah pemerintah tidak mempertimbangkan rekam jejak Tony Blair di Perang Irak 2003. Suharso tetap enggan menjawab, "Ohh (diam sejenak) nanti deh jawaban itu," kata dia.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Selain Blair, dua orang lain juga duduk di dewan pengarah, yaitu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ dan CEO Softbank. Masayoshi Son.

Selama ini, dunia internasional mengenal Tony Blair sebagai salah satu pemimpin dunia yang ikut terlibat Invasi Irak 2003. Invasi itu berujung pada Perang Irak 2003 dan lengsernya Presiden Irak saat itu, Saddam Hussein.

Indonesia adalah salah satu negara yang keras menentang Invasi Irak 2003. Saat itu, penolakan datang dari presiden berkuasa, Megawati Soekarnoputri. Kini, Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, partai pendukung Jokowi.

Lalu pada Oktober 2015, Tony Blair akhirnya meminta maaf atas keikutsertaan Inggris dalam invasi Irak, bersama Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Blair dalam wawancara dengan pembawa acara CNN, Fareed Zakaria. "Saya minta maaf karena data intelijen yang kami gunakan ternyata salah," kata Blair.

Pada 15 Januari 2020, Tempo pernah mengkonfirmasi rekam jejak Blair yang terlibat Perang Irak kepada Luhut. "Itu bukan urusan kami," jawab Luhut usai menghadiri diskusi di Hotel Mulia, Jakarta.

Di hari yang sama, Suharso juga sempat menjelaskan alasan keterlibatan tiga warga asing, termasuk Tony Blair, sebagai dewan pengarah Ibu Kota Baru. Menurut dia, pelibatan itu adalah bentuk internasionalisasi dari rencana pemerintah memindahkan ibu Kota.

"Ada pertimbangan yang lain, yaitu proses internasionalisasi. Maksudnya adalah sosialisasi secara internasional sehingga bisa menundang para investor untuk ikut berperan dalam pembangunan ibu kota baru," ujar Suharso saat ditemui di Kantor Presiden, di Jakarta Pusat.