Jejak Tony Blair, dari Invasi Irak ke Ibu Kota Baru Indonesia

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. TEMPO/Subekti

    Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair dikabarkan telah sepakat untuk menjadi anggota Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru di Indonesia. Kabar tersebut datang datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

     “Sudah, sudah (setuju bergabung),” kata Luhut di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2020. Informasi itu juga diumumkan Kemenko Kemaritiman lewat akun twitter mereka kemarin.

    Blair akan menjadi anggota dewan pengarah bersama CEO SoftBank Masayoshi Son dan dipimpin oleh Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Blair merupakan politikus Partai Buruh di Inggris. Ia mulai menjabat sebagai PM pada 1997 menggantikan John Major. Ia menjabat selama 10 tahun dan berakhir pada 2007 dengan digantikan oleh Gordon Brown.

    Di masa kepemimpinannya, Tony Blair membawa Inggris terlibat menginvasi Irak bersama Amerika Serikat tahun 2003.  Invasi itu berujung pada Perang Irak dan lengsernya Presiden Irak saat itu, Saddam Hussein. pemerintah Saddam Hussein hancur, dan ia dieksekusi pada Idul Adha 2006.

    Delapan tahun setelah turun dari kursi PM, Oktober 2015, Blair meminta maaf atas keikutsertaan Inggris dalam invasi Irak, bersama Amerika.. Hal itu disampaikan Blair dalam wawancara dengan pembawa acara CNN, Fareed Zakaria.

    "Saya minta maaf karena data intelijen yang kami gunakan ternyata salah. Walaupun dia (Saddam) sering menggunakan senjata kimia terhadap rakyat sendiri, program (senjata pemusnah massal) itu tidak ada," kata Blair.

    Pernyataan Blair merujuk pada laporan intelijen yang menyebutkan Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal yang menjadi dasar serangan Amerika dan Inggris ke negara itu. Namun belakangan diketahui laporan intelijen itu salah. Tapi invasi terlanjur dilakukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.