TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, meminta masyarakat adat dayak mendukung program pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satunya dengan mendukung pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Pemindahan (ibu kota negara) ini akan dilakukan dengan proses yang inklusif, melibatkan semua pihak, termasuk didalamnya Masyarakat Adat Dayak," kata Alue, yang juga putra Dayak ini, dalam keterangan di Jakarta, Ahad, 2 Februari 2020.

Janji ini disampaikan Alue dalam acara silaturahmi Dewan Adat Dayak di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam pertemuan ini, Alue juga memberikan jaminan tidak ada penggusuran terhadap masyarakat Dayat dalam proses pemindahan ini.

Kemudian, Alue juga meminta masyarakat Dayak memanfaatkan Program Perhutanan Sosial (PS). Keberadaan persatuan masyarakat adat di Kalimantan, kata Alue, jangan hanya bersifat politis semata, namun harus mulai diarahkan lebih strategis seperti Perhutanan Sosial ini.

Seperti yang sudah diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ibu kota negara resmi dipindahkan ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Groundbreaking ditargetkan pada 2020 dan pembangunan rampung 2024.

Saat ini, kata Alue, lahan untuk ibu kota baru ini baru terealisasi 44 persen di Kalimantan Timur. Dari alokasi sebesar 386.574 hektare, baru terealisasi sebesar 170.171.18 hektare berwujud izin atau hak kelola sebanyak 87 Surat Keputusan (SK) dengan 7.628 kepala keluarga penerimaan manfaat.