TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso mengatakan upaya pengembangan program keuangan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai banyak kemajuan. Hal itu dia sampaikan dalam dua acara rangkaian Konferensi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Boulogne, Prancis kemarin.

“The Sustainable Banking Network (SBN) Global Progress Report pada tahun lalu telah mengumumkan bahwa Indonesia pada posisi dua negara teratas dunia yang telah mencapai tahap matang dalam pengembangan dan reformasi keuangan berkelanjutan,” kata Wimboh dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Januari 2020.

Hal itu dicapai, menurut Wimboh, di antaranya karena semua bank umum (kecuali Bank Perkreditan Rakyat) telah mematuhi peraturan keuangan berkelanjutan dengan mengajukan rencana aksi mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

Ketentuan ini yang akan diikuti oleh BPR satu tahun dari sekarang. "Oleh karena itu, kami diharapkan sektor perbankan hijau akan berjalan secara keseluruhan pada tahun 2021,” ucapnya.

Pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan ini berjalan dengan meningkatnya portofolio untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan. Sejumlah proyek yang dimaksud seperti bangunan hijau, ekowisata, energi terbarukan, pertanian organik, dan proyek infrastruktur berkelanjutan.

Pencapaian portofolio dalam kategori kegiatan bisnis yang berkelanjutan pada tahun 2019 mencapai sekitar Rp 763 triliun pada tahun 2019. Angka ini setara dengan 9 persen dari total pembiayaan yang didistribusikan.

Wimboh menyebutkan salah satu bank telah menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Global (Global Sustainability Bonds) dengan tenor 5 tahun, tingkat kupon 3,95 persen dengan nilai sekitar US$ 500 juta. "Angka-angka itu merupakan pencapaian di pasar kami, menandakan peningkatan kepercayaan pasar dalam pembiayaan proyek yang berkelanjutan,” ujarnya.

Pencapaian itu juga bersumber dari infrastruktur keuangan berkelanjutan yang telah dibangun OJK. Adapun Roadmap Keuangan Berkelanjutan pertama diluncurkan pada tahun 2014.

Roadmap itu merambah ke seluruh sektor keuangan, termasuk bank, non bank dan pasar modal. Hal ini terbukti sangat berguna dan berkontribusi positif pada komitmen nasional dalam mengatasi perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Saat ini, OJK sedang menyusun arah baru untuk tahap dua dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Wimboh menyebutkan pengembangan ke depan pembiayaan keuangan berkelanjutan perlu memasukkan campuran pendekatan top-down dan bottom-up untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan.

Pendekatan top-down dilaksanakan melalui penetapan pedoman dan standar implementasi, sedangkan pendekatan bottom-up berasal dari good practice yang ditemukan pada proyek kerja lapangan.

Selain itu, OJK juga tengah mengembangkan skema blended finance atau proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan sebagai salah satu solusi alternatif pembiayaan berbagai proyek dalam menggerakkan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan namun sesuai bagi private investor, termasuk di Indonesia.