Sebut OJK Bertanggung Jawab atas Jiwasraya, Ini Alasan Said Didu

Editor

Rahma Tri

Prahara Asuransi Jiwasraya

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2005-2010, M. Said Didu menyebut ada lima alasan yang membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu diminta pertanggungjawaban atas kasus yang membelit Jiwasraya. 

Said Didu pun menyebut lima hal yang lazimnya ditentukan oleh OJK. "OJK itu sebetulnya menentukan produk, menentukan orang, menentukan investasi, menentukan laporan keuangan, dan mensahkan laporan keuangan," tutur dia selepas diskusi Skandal Dugaan Korupsi pada Perusahaan Asuransi Negara di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Januari 2020.

Said Didu juga mempertanyakan proses hukum yang dianggapnya tidak menyentuh OJK. Padahal menurut dia, OJK adalah pihak pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban terhadap kasus ini.

Menurut Said, sebagai pengawas keuangan, OJK wajib diproses secara hukum. "Apakah dia ikut main? Lalai? Atau ada yang meminta dia diam? (Ketawa) apapun yang terjadi dari tiga kemungkinan itu, ya OJK salah," ujarnya.

Said Didu juga mengatakan tidak gentar jika akan dilakukan pengusutan pada masa dia menjabat.  Dia pun mempersilakan untuk dilakukan penyelidikan jika memang ia dinilai bersalah.

Adapun  OJK menilai kasus gagal bayar polis yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terjadi karena pemegang saham tidak berhasil mengawasi tata kelola perusahaan. 

"(OJK) bukan dalam konteks defensif atau membela diri, tapi yang pertama harus mengatasi masalah itu kan pemilik," ujar Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo, Selasa, 28 Januari 2020. "Kemudian untuk mengawasi jalannya perusahaan ini biasanya menunjuk komisaris untuk melakukan pengawasan." 

Anto menyebutkan regulator merupakan penjaga lapis ketiga atas kondisi industri. Pihak yang seharusnya memiliki peran lebih besar adalah pemegang saham sebagai pemilik atau lapis pertama dan komisaris sebagai lapis kedua.

Dalam kasus Jiwasraya ini, Anto menyatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pihak yang diberi kuasa oleh bendahara negara merupakan pihak yang pertama kali seharusnya memahami kondisi perusahaan. Demikian juga komisaris yang ditunjuk oleh pemegang saham.

Anto juga membantah jika OJK dinilai tidak melakukan pengawasan sehingga masalah keuangan Jiwasaraya terus merosot. Pasalnya, sejumlah rambu telah diberikan oleh regulator kepada manajemen.

DEA REZKI GERASTRI | BISNIS






Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

5 jam lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Sebut Harga Tiket Kereta Cepat Terlampau Murah, Ekonom: Jadi Beban Berkepanjangan

9 jam lalu

Sebut Harga Tiket Kereta Cepat Terlampau Murah, Ekonom: Jadi Beban Berkepanjangan

Ekonom menilai proyek kereta cepat akan menjadi beban bagi Indonesia dalam jangka panjang karena harga tiket yang dijual terlampau murah.


Sambangi Pengungsi Gempa Cianjur, Erick Thohir Sebut Anak-anak Kelompok Paling Rentan

11 jam lalu

Sambangi Pengungsi Gempa Cianjur, Erick Thohir Sebut Anak-anak Kelompok Paling Rentan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut anak-anak sebagai kelompok paling rentan setelah bencana terjadi.


Pengembangan M Bloc Space, Ada Renovasi Sistem Integrasi Transjakarta, MRT, dan LRT

12 jam lalu

Pengembangan M Bloc Space, Ada Renovasi Sistem Integrasi Transjakarta, MRT, dan LRT

Kementerian BUMN bakal mengembangkan kawasan M Bloc Space, Blok M, Jakarta Selatan.


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

22 jam lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).


Erick Thohir: BUMN Terus Bersinergi Bantu Bencana Cianjur

1 hari lalu

Erick Thohir: BUMN Terus Bersinergi Bantu Bencana Cianjur

Sebagai salah satu BUMN, BRI melalui CSR BRI Peduli turut proaktif membantu warga terdampak.


BUMN Mempercepat Pensiun Dini PLTU Batu Bara

1 hari lalu

BUMN Mempercepat Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Strategi BUMN mengurangi emisi karbon: mempercepat pensiun dini PLTU Batu Bara milik PLN dan pengembangan kendaraan listrik oleh Pertamina


IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

1 hari lalu

IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengalokasikan anggaran untuk perpindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

2 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen

2 hari lalu

Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen

OJK menyampaikan rata-rata rasio kredit macet (nonperforming loan/NPL) di industri bayar tunda alias paylater mendekati angka 8 persen.