TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan normalisasi Kali Ciliwung belum terlalu efektif meredam banjir Jakarta lantaran pekerjaannya belum rampung. "Iya, karena belum selesai," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.

Karena proyek normalisasi sungai tersebut belum selesai seperti rancangan awal, kata Basuki, maka air masih bisa mengalir melalui wilayah yang belum dinormalisasi. Akibatnya, air pun bergerak dan menggenang di permukaan yang lebih rendah. Hal tersebut tampak pada kasus banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. "Tapi tidak melimpas, bukan berarti melimpasi parapet yang kita bikin. Tidak melimpas kan, bersih," ujar Basuki.

Sebelumnya, Menteri Basuki sempat mengatakan bahwa selama penyusuran kali Ciliwung, terlihat bahwa normalisasi sungai baru kelar untuk 16 kilometer. Padahal, total Kali Ciliwung yang perlu dinormalisasi sepanjang 33 kilometer. Karena itu, ia mengatakan normalisasi perlu dilanjutkan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut normalisasi kali yang dilakukan pemerintah sebelumnya maksimal dalam meredam banjir di ibu kota. Salah satu kali yang telah dinormalisasi adalah Kali Ciliwung.

<!--more-->

"Di sini memang sudah dilakukan normalisasi, faktanya masih tetap terjadi banjir," kata Anies saat meninjau Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis, 2 Januari 2020. Kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, sempat meluap saat hujan di malam tahun baru, Selasa, 31 Desember lalu. Ribuan rumah di sekitar kali tersebut terendam banjir dengan ketinggian 0,5-2 meter.

Menurut Anies, perlu ada kajian komprehensif soal penanganan banjir dalam jangka panjang di ibu kota. Terutama, kata dia, pengendalian air di kawasan hulu dengan membangun bendungan atau dam. Selain dam, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut pemerintah membutuhkan waduk dan embung untuk menampung air. "Sehingga ada kolam-kolam retensi untuk mengontrol atau mengendalikan volume air yg bergerak ke arah hilir," ujarnya.

Dengan cara itu, Anies optimistis banjir di ibu kota bisa diminimalisasi. "Tapi itu semua kan kewenangannya di pusat ya. Jadi kami lihat nanti pemerintah pusat bagi," ujarnya. "Di Jakarta fokus kami adalah memastikan keselamatan warga. memastikan bahwa pelayanan terjamin."

Sebelumnya, saat berkampanye dalam Pilkada DKI 2017, Anies Baswedan menggadang-gadang program naturalisasi sebagai pengganti normalisasi sungai untuk menanggulangi banjir. Program pengendalian banjir bernama naturalisasi ini tanpa harus memasang sheetpile atau menggusur rumah warga di bantaran kali.

CAESAR AKBAR | IMAM HAMDI