TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Keuangan Nufransa Wirasakti enggan berkomentar soal nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disebut-sebut oleh Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kala membahas soal gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. "Mengenai Jiwasraya bisa ditanyakan ke Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," ujar dia kepada Tempo, Jumat, 27 Desember 2019.

Sikap Nufransa itu senada dengan Sri Mulyani. Sehari sebelumnya pun, Sri Mulyani enggan mengomentari soal Jiwasraya dan melemparkannya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. "Nanti Jiwasraya sama Menteri BUMN saja ya," ujarnya menjawab pertanyaan awak media.

Sebelumnya, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY angkat bicara soal kasus gagal bayar Jiwasraya yang dituding bermula sejak periode pemerintahannya. Staf pribadi SBY, Ossy Dermawan menjelaskan pernyataan itu disampaikan saat menerima sejumlah tamu pada hari kemarin, Kamis, 26 Desember 2019.

Di awal pertemuan itu, ada yang menyampaikan ke SBY bahwa sepertinya kasus gagal bayar Jiwasraya akan ditarik ke tahun 2006. Saat itu, kata Ossy, SBY menanggapinya dengan tenang. "Dengan tenang SBY menjawab: Kalau di negeri ini tak satupun yg mau bertgg jwb ttg kasus Jiwasraya, ya.. salahkan saja masa lalu," ujar SBY seperti dicuitkan Ossy melalui akun Twitter-nya @OssyDermawan, Jumat, 27 Desember 2019.

Meski begitu, SBY mengingatkan, krisis besar yang terjadi di Jiwasraya diketahui rakyat pada dua tahun terakhir yakni di 2018-2019. "Jika ini pun tak ada yg bertgg jwb, ya sudah, salahkan saja th 2006," kata SBY seperti ditirukan oleh Ossy.

SBY lalu menyebutkan sejumlah pejabat terkait di tahun 206 masih ada hingga kini. "Mulai dr saya, Wapres JK, Menkeu SMI, Men BUMN dll. Tapi, tak perlu mereka hrs disalahkan."

Pernyataan Yudhoyono itu disampaikan sepekan setelah Presiden Jokowi mengungkit masalah Jiwasraya saat kunjungan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 18 Desember 2019. Saat itu, Jokowi menyatakan masalah yang membelit Jiwasraya sudah berlangsung lama selama sekitar sepuluh tahun.

Jokowi juga mengklaim selama tiga tahun sudah mengetahui masalah tersebut. Namun, menurut dia, persoalan yang mendera Jiwasraya itu tidak ringan.

"Kemarin kita sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu. Sudah ada. Masih dalam proses," kata Jokowi, Rabu pekan lalu.

Adapun pengamat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Dias Satria menilai kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya sebagai murni masalah hukum. Oleh karena itu ia berharap proses hukum berjalan hingga tuntas dan ada keputusan yang tetap dan mengikat.

"Kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya jangan sampai dialihkan ke isu politik, dengan upaya penggiringan opini yang dapat mengaburkan masalah hukum yang sebenarnya," kata Dias.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso menegaskan bahwa pihaknya tak tinggal diam menghadapi kasus gagal bayar Jiwasraya."Tidak apa-apa. Kami akan carikan jalan keluar secepatnya," katanya.

ANTARA | DEWI NURITA | AJI NUGROHO