TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari ini meluncurkan buku putih atau white book berjudul Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation. Buku ini merefleksikan potensi dan tantangan pemerintah untuk mewujudkan transformasi ekonomi berbasis digital atau ekonomi digital.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan buku ini akan menjadi bahan acuan kementerian dan lembaga untuk menyusun strategi kebijakan ke depan. "Khususnya ekonomi digital yang inklusif, adil, dan merata," ujar Wahyu di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, dalam sambutannya, Senin, 23 Desember 2019.

Menurut Wahyu, buku putih akan berkontribusi mempercepat tersusunnya kebijakan dan regulasi yang efektif serta efisien untuk membarui sejumlah regulasi yang sudah lawas. Utamanya menyiapkan penggantian Undang-undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Perilisan buku ini juga sejalan dengan rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara. Buku putih digadang-gadang mampu memberikan gambaran awal kemampuan digital terhadap pembangunan ekonomi lintas sektoral di ibu kota anyar, seperti pengadaan aplikasi untuk layanan kesehatan, logistik, perhubungan, manajemen risiko bencana, serta layanan finansial.

Dalam buku putih ini, Kementerian Perekonomian memaparkan beberapa acuan pengembangan standar pita lebar atau Boardband Standard Recommendation. Kemenko juga menyematkan ketentuan kebutuhan kinerja untuk high rate date rate serta rencana strategis 2020-2023.

"Diharapkan buku ini mampu memberikan gambaran kebutuhan awal pemindahan ibu kota negara berbasis teknologi informasi dan komunikasi," ujarnya.

Wahyu mengatakan pemerintah sebelumnya telah menyiapkan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi digital melalui pembangunan tol langit atau Palaparing. Proyek jaringan serat optik ini diklaim mampu mengalirkan jaringan Internet di 34 provinsi dan 440 kota serta kabupaten di seluruh Indonesia.

Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kemenko Perekonomian Eddt Satriya mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk menggaruk pemasukan dari ekonomi digital. Indonesia diperkirakan meraup US$ 40 miliar pada akhir 2019 untuk sektor ekonomi digital tersebut.

"Rata-rata pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia 49 persen, terbesar di kawasan Asia Tenggara," ujarnya di lokasi yang sama. Potensi ini muncul lantaran angka pengguna Internet di Indonesia saat ini cukup jumbo, yakni mencapai 171 jiwa.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, ia mengatakan pemerintah masih perlu memeratakan jangkauan kebutuhan Internet. Kebutuhan koneksi Broadband 5G, layanan wireless Broadband di rumah-rumah, dan perluasan fiber optik pun perlu digenjot lantaran keberadaannya menjadi motor utama pembangunan infrastruktur digital.