Operator Bus di Pulo Gebang Terancam Sanksi Karena Tiket Online
Reporter
Caesar Akbar
Editor
Dewi Rina Cahyani
Selasa, 17 Desember 2019 19:22 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyiapkan sanksi bagi operator bus di Terminal Pulo Gebang apabila nantinya tidak kunjung menyediakan layanan tiket online. "Nanti kita akan law enforcement, juga akan ada sanksi. Bisa pemberhentian izin operasi," ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.
Sanksi juga bakal diberikan kepada operator yang busnya masih beroperasi di terminal bayangan. Sebelumnya, Budi tampak geram saat berbicara soal Terminal Pulo Gebang.
Ia mengatakan penugasan darinya kepada pejabat terkait ihwal terminal tersebut tak kunjung dikerjakan, yaitu untuk menyediakan layanan pembelian online. "Waktu ke Pulo Gebang kalo bisa marah, ya marah sekali. Saya sudah minta ke Ditjen Darat (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat), BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dan Dinas Perhubungan, minta pembelian online yang dikasih cuma ke Majalengka," ujar Budi.
Ia mengatakan penugasan itu sudah disampaikan hampir selama tiga tahun, namun hingga kini belum juga terjadi. Kegeraman Budi bertambah kala ia mencoba membeli tiket untuk salah satu jadwal.
Namun, ketika datang busnya masih kotor dan tampak tidak ada penumpangnya. "Saat saya tunggu (untuk jadwal) jam 11.30 WIB bus ini enggak keluar-keluar karena bis ini punya terminal gelap sendiri. Saat datang datang masih kotor dan enggak ada penumpang. Artinya, 3 tahun omongan saya hanya dianggap angin," tutur Budi.
Dengan kejadian itu, ia merasa arahan yang disampaikan itu belum delivered, seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo. Kegeraman Budi beralasan, ia merasa kasihan kepada masyarakat karena masih belum bisa mendapat pelayanan baik.
Padahal, pemerintah telah menyediakan fasilitas terminal yang bagus. "Ini mesti dikelola dengan baik." Karena itu, ia mengancam akan mengganti pejabatnya apabila masih belum juga membenahi sistem tiket di Terminal Pulo Gebang, Jakarta.
Ia mengatakan sudah tiga tahun instruksinya untuk menyediakan sistem pembelian tiket bus online belum direalisasikan. Ia pun meminta para pejabat terkait untuk menyelesaikan penugasan tersebut. "Jadi kalau saat lebaran nanti, menjelang lebaran, tidak ada atau tidak terjadi, maka pejabatnya akan saya ganti," tutur Budi.
