TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menetapkan tiga orang sebagai komisaris PT Pertamina (Persero). Selain Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ramai dibicarakan, ternyata ada satu nama lain yang juga menyedot perhatian, yaitu jenderal bintang tiga di Polri, Komisaris Jenderal Polisi Condro Kirono.

Condro ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisaris Pertamina. Staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga membantah penunjukkan Condro dilakukan karena pemerintah mencium sesuatu yang tidak beres di perusahaan pelat merah tersebut.

"Bukan soal mencium sesuatu, tapi supaya Pertamina makin bersih," kata Arya saat ditemui usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2019.

Akan tetapi, Arya mengakui penempatan Condro bertujuan untuk menghapus fraud atau tindak kecurangan di tubuh Pertamina. Salah satunya bahkan adalah keberadaan mafia migas. "Apapun yang fraud, menjadi concern kami, untuk mengurangi kerugian atau hal-hal yang membocorkan Pertamina," kata dia.

Sebagai komisaris, kementerian berharap Condro tak hanya menemukan masalah yang terjadi, namun juga memberikan solusi untuk memperbaiki sistem. "Polisi punya kemampuan pengawasan yang sangat baik, tahu cara buat planning agar Pertamina ke depan jadi lebih bersih," ujar Arya.

Condro merupakan lulusan Akpol tahun 1984. Ia pernah mengenyam Pendidikan di PTIK, SESPIM, SESPATI, dan Lemhanas. Di kepolisian, ia pernah mengisi sejumlah jabatan penting, mulai dari Kakorlantas Polri pada 2014 dan Kapolda Jawa Tengah pada 2016.

Tahun 2019, Condro menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. Lalu pada 8 November 2019, ia ditunjuk sebagai Analis Kebijakan Utama Polri. Jabatan Kepala Baharkam pun kini dipegang oleh Inspektur Jenderal Firli Bahuri, yang sebentar lagi menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah penetapan ini, maka Condro Kirono resmi anggota komisaris menggantikan Gatot Trihargo. Gatot sebelumnya merupakan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN yang belakangan pindah tugas ke Perum Bulog.