Indef Perkirakan BPJS Kesehatan Masih Defisit pada 2020-2021

Minggu, 17 November 2019 19:47 WIB

Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggunakan topeng sambil tidur di atas spanduk saat berunjuk rasa di jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 28 Oktober 2019. Unjuk rasa mahasiswa yang memperingati hari Sumpah Pemuda tersebut menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan sejumlah permasalahan diantaranya mengeluarkan Perppu KPK, usut kasus penembakan unjuk rasa mahasiswa di Kendari, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan penyelesaian konflik di Papua. ANTARA/Abriawan Abhe/

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan masih akan mengalami defisit pada 2020 dan 2021. Indikasi itu terlihat dari adanya peserta yang melakukan pindah kelas usai pemerintah menetapkan kenaikkan iuran.

Tauhid menjelaskan dengan adanya perpindahan kelas tersebut tentu bakal mempengaruhi penerimaan BPJS Kesehatan. Sebab, kenaikkan iuran itu membuat peserta ramai-ramai melakukan turun kelas, dari kelas 1 menjadi kelas 2 dan kelas 2 menjadi kelas 3.

"Ini artinya penerimaan pendapatan dari kelas 1 diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan awal. Otomatis target pendapatan jadi turun, sementara bebannya cenderung tetap dan meningkat," kata Tauhid dalam diskusi bertajuk "Mengapa Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik?" di Resto Dua Nyonya, Jakarta Pusat, Ahad 17 November 2019.

Kemudian yang kedua, menurut Tauhid, persoalan suplai atau pembayaran terhadap iuran yang tak bisa selesai dalam jangka waktu 1-2 tahun. Sementara itu, beban biaya tanggungan cenderung tetap bahkan bisa bertambah, sehingga diperkirakan defisit masih akan terjadi.

Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan defisit keuangan yang ditanggung lembaganya diestimasikan mencapai Rp 28,5 triliun pada 2019. "Estimasi kita pada current running seperti ini Rp 28,5 triliun, ini carried dari tahun lalu Rp 9,1 triliun plus tahun ini Rp 19 triliun," ujar Kemal.

Kemal mengatakan salah satu penyebab defisit itu adalah perkara iuran. Di samping besarannya yang disarankan naik, kolektabilitas dari iuran tercatat belum maksimal. "Ada hal lain yang harus kami perbaiki seperti efisiensi, kontrol manajemen risiko, semuanya."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah siap menambal dana defisit keuangan BPJS Kesehatan sebesar Rp 13,5 triliun. Dana tambahan bisa diberikan asal ada kenaikkan dana iuran bagi peserta BPJS Kesehatan.

"Ini semua bisa diberikan jika pemerintah mau menanggung dana pembayaran iuran untuk Agustus sampai Desember per jiwa. Angka ini juga ditambah talangan dari pemerintah pusat untuk PBI daerah sebanyak 37 juta jiwa sisa tahun 2019," kata Sri Mulyani saat mengelar rapat di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta Selatan, Selasa 27 Agustus 2019.

DIAS PRASONGKO | CAESAR AKBAR

Berita terkait

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

2 hari lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Baca Selengkapnya

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

2 hari lalu

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

Kehadiran aplikasi Mobile JKN kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN

Baca Selengkapnya

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

10 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

11 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

11 hari lalu

Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

14 hari lalu

Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

Indonesia berisiko menghadapi kondisi 'twin deficit' seiring dengan menurunnya surplus neraca perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

21 hari lalu

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.

Baca Selengkapnya

Hari Kesehatan Sedunia, 269 Juta Penduduk Indonesia Telah Ikut Program JKN

25 hari lalu

Hari Kesehatan Sedunia, 269 Juta Penduduk Indonesia Telah Ikut Program JKN

Program JKN disebut telah mencegah 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih parah akibat pengeluaran biaya kesehatan rumah tangga.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Sediakan Posko Pemeriksaan Kesehatan Gratis

27 hari lalu

BPJS Kesehatan Sediakan Posko Pemeriksaan Kesehatan Gratis

BPJS Kesehatan kembali menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Baca Selengkapnya

4 Jenis Kecelakaan yang Tak Dijamin BPJS Kesehatan, Bagaimana Prosedur Klaimnya?

30 hari lalu

4 Jenis Kecelakaan yang Tak Dijamin BPJS Kesehatan, Bagaimana Prosedur Klaimnya?

Begini syarat dan ketentuan jika korban kecelakaan dapat ditanggung BPJS.

Baca Selengkapnya