TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan setuju jika audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terhadap kerja sama Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia Group dilakukan. Menurut Budi Karya, audit khusus oleh BPKP itu tetap dapat dilakukan kendati Sriwijaya Air memutuskan tidak melanjutkan kerja sama tersebut.

"Audit tetap dilanjutkan," ujar Menhub Budi Karya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Dalam rapat pekan lalu, Budi memang meminta dua perusahaan tersebut untuk tetap melanjutkan kerja sama. Bahkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Garuda dan Sriwijaya sempat bersepakat untuk melanjutkan kerja sama selama tiga bulan, sembari BPKP melakukan audit selama kurang lebih sepekan hingga sepuluh hari. Namun, belakangan Sriwijaya memutuskan untuk tetap tidak melanjutkan kerja sama tersebut.

Budi Karya menghargai langkah Sriwijaya Air untuk mengakhiri kerja sama tersebut. Ia mengatakan, perseroan sejatinya masih memiliki hak untuk mengelola perusahaan sebagai korporasi. Tapi dia tetap mengingatkan agar mereka mempersiapkan pengelolaan tersebut dengan baik.

"Karena kalau penerbangan kan berkaitan dengan safety, kami sudah merapat dengan mereka khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara," kata Budi. Ia pun mengatakan pihaknya telah memberikan syarat-syarat agar maskapai milik keluarga Lie itu masih bisa beroperasi. Di saat yang sama, pemerintah akan tetap mengawasi operasional Sriwijaya Air.

Sebelumnya, permintaan audit khusus oleh BPKP tersebut diajukan oleh PT Sriwijaya Air terkait kerja sama operasi manajemennya dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perjanjian kerja sama dua entitas penerbangan itu sendiri telah berlangsung hampir satu tahun.

<!--more-->

Kuasa Hukum dan salah satu pemegang saham Sriwijaya Air, Yusril Ihza Mahendra menyatakan meragukan pengelolaan manajemen Sriwijaya selama dioperasikan oleh Garuda Indonesia Grup sejak November 2018. Selain itu, Yusril juga meragukan pembayaran utang Sriwijaya Air selama manajemen diambilalih Garuda Indonesia Group.

“Garuda juga bilang selama mereka manage, utang Sriwijaya berkurang 18 persen. Kami juga tidak percaya, audit saja,” ujarnya seperti dikutip Bisnis, Ahad 10 November 2019.

Tidak hanya sampai di situ, sebelumnya, pihak emiten berkode saham GIAA tersebut mengklaim bahwa selama operasional dijalankan oleh Garuda Indonesia Grup, kinerja Sriwijaya sempat moncer. Setelah merugi hingga Rp1,6 triliun pada 2018, laporan keuangan Sriwijaya diklaim berbalik menjadi positif pada kuartal I/2019 ,seiring dengan perbaikan manajemen dan strategi perusahaan.

Namun, Yusril masih meragukan capaian kinerja tersebut. Pasalnya, selama kerja sama manajemen berlangsung, pihak Sriwijaya Air lebih banyak dirugikan. Sebab, ia menilai, terlalu banyak konflik kepentingan antara anak-anak perusahaan Garuda Indonesia dengan Sriwijaya.

Menurut Yusril, performa Sriwijaya Air tidak bertambah baik di bawah manajemen yang diambil alih oleh Garuda Indonesia Grup melalui Citilink. Justru, Yusril menilai, perseroan dikelola tidak efisien dan terjadi pemborosan yang tidak perlu.

CAESAR AKBAR | BISNIS