Yusril Minta Perjanjian Kerja Sama Garuda-Sriwijaya Diaudit

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengacara sekaligus pemegang saham Sriwijaya Air Yusril Ihza Mahendra selepas rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta. Kamis, 7 November 2019. Tempo/Caesar Akbar

    Pengacara sekaligus pemegang saham Sriwijaya Air Yusril Ihza Mahendra selepas rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta. Kamis, 7 November 2019. Tempo/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Sriwijaya Air meminta hasil kerja sama operasi manajemennya dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. diaudit. Perjanjian kerja sama dua entitas penerbangan itu sendiri telah berlangsung hampir satu tahun.

    Kuasa Hukum dan salah satu pemegang saham Sriwijaya Air, Yusril Ihza Mahendra menyatakan meragukan pengelolaan manajemen Sriwijaya selama dioperasikan oleh Garuda Indonesia Grup sejak November 2018. Selain itu, Yusril juga meragukan pembayaran utang Sriwijaya Air selama manajemen diambilalih Garuda Indonesia Group.

    “Garuda juga bilang selama mereka manage, utang Sriwijaya berkurang 18 persen. Kami juga tidak percaya, audit saja,” ujarnya seperti dikutip Bisnis, Ahad 10 November 2019.

    Tidak hanya sampai di situ, sebelumnya, pihak emiten berkode saham GIAA tersebut mengklaim bahwa selama operasional dijalankan oleh Garuda Indonesia Grup mampu membuat kinerja Sriwijaya moncer. Setelah merugi hingga Rp1,6 triliun pada 2018, laporan keuangan maskapai diklaim berbalik menjadi positif pada kuartal I/2019 seiring dengan perbaikan manajemen dan strategi perusahaan.

    Namun, Yusril masih meragukan capaian kinerja tersebut. Pasalnya, selama kerja sama manajemen berlangsung, pihak Sriwijaya Air lebih banyak dirugikan. Sebab, ia menilai,  terlalu banyak konflik kepentingan antara anak-anak perusahaan Garuda Indonesia dengan Sriwijaya.

    Menurut Yusril, performa Sriwijaya tidak bertambah baik di bawah manajemen yang diambil alih oleh Garuda Indonesia Grup melalui Citilink. Justru, Yusril menilai, perseroan dikelola tidak efisien dan terjadi pemborosan yang tidak perlu.

    “Kami tidak percaya [jadi lebih baik saat KSM]. Makanya Pak Luhut [Menko Maritim dan Investasi] minta BPKP dan auditor independen untuk audit benar apa tidak,” kata Yusril.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.