TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pembiayaan utang pemerintah pada 2019 telah menembus Rp 300 triliun. Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin, 4 November 2019.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan hingga 30 September 2019, realisasi pembiayaan utang berada pada angka Rp 317,7 triliun. Angka ini naik 3,7 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yaitu Rp 306,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, angka tersebut akan terus dijaga pemerintah agar rasio utang tidak membebani PDB Indonesia. Adapun kisaran rasio utang pemerintah yakni 29,4 - 30,1 persen dari PDB.

"Rasio utang Indonesia lebih kecil bila dibandingkan dengan Malaysia yaitu 50 persen dari PDB dan Jepang yang mencapai 200 persen dari PDB," katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga akan melakukan efisiensi biaya utang. Pengadaan utang oleh pemerintah akan difokuskan pada utang dengan imbal hasil (yield) dan cost of funds yang paling kompetitif.

Selain itu, pemerintah juga akan mempertimbangkan produktivitas utang terhadap perekonomian dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memanfaatkan instrumen-instrumen pembiayaan yang lebih produktif seperti sukuk guna mendukung pembangunan proyek yang berpotensi mendatangkan keuntungan secara maksimal.

Sri Mulyani menambahkan, pihaknya juga akan terus menjaga komposisi utang valas dan utang rupiah dalam porsi yang dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan dengan memprioritaskan sumber pembiayaan rupiah dan pendalaman pasar keuangan. "Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memperbesar Surat Berharga Negara (SBN) ritel," katanya.