TEMPO.CO, Pangkalpinang - Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antusias menyambut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, KEK Sungailiat dan Tanjung Gunung yang saat ini tinggal menunggu ditetapkan pemerintah. Penetapan KEK dinilai bisa menjadi momentum yang tepat dan menguntungkan untuk menggaet investor mengucurkan modal di Pulau Bangka dan Belitung.

"Saat ini di Bangka Belitung sedang dalam masa reformasi pasca tambang timah. Pariwisata kini menjadi andalan untuk dikembangkan. Tentu disini ada peran properti yang akan menjadi daya tarik secara global jika disinergikan dengan pariwisata," ujar Ketua REI Bangka Belitung Thomas Jusman dalam Musyawarah Daerah ke VI REI Bangka Belitung di Soll Marina Bangka, Jumat, 1 November 2019.

REI Babel menargetkan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) disinergikan dengan sektor pariwisata yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah daerah. "REI tidak semata-mata mengedepankan sisi komersil saja. Pembangunan perumahan bagi MBR juga didukung penuh dalam upaya menata pemukiman agar tidak kumuh dan memberikan kesempatan bagi MBR yang tidak mampu membeli rumah komersil agar dapat memiliki rumah," ujar Thomas.

Menurut Thomas, para pengembang di Bangka Belitung memang dihadapkan sejumlah kendala dalam pembangunan properti. Salah satunya adalah tidak semua pemerintah daerah mau mengadopsi apa yang ada di PP 64 karena berkaitan dengan pendapatan daerah.

"Soal ini perlu diselesaikan bersama mencari solusi yang terbaik. Saat ini BPHTB (Bea Penerimaan Hak atas Tanah dan Bangunan) masih dikisaran 5 persen dari harga jual. Padahal saat ini sudah ada daerah yang menerapkan BPHTB 1 persen atau bahkan menghilangkannya," ujar dia.

Thomas menambahkan, Musda REI Bangka Belitung ke VI diharapkan bisa merumuskan program kerja yang lebih baik kedepan dalam upaya membantu pembangunan di Bangka Belitung.

"Saat ini pembangunan rumah subsidi yang ditargetkan 2 ribu unit di Bangka Belitung sudah terealisasi sekitar 1.200 unit. Namun kita harapkan program rumah subsidi ini perluas hingga dikisaran Rp 300 juta karena masyarakat yang tidak lagi berpenghasilan rendah namun tidak tinggi, masih kesulitan memiliki rumah komersil," ujar dia. Thomas berharap, KEK akan benar-benar menjadi katalis positif bagi bisnis sektor properti.