TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengaku sudah memiliki konsep untuk menuntaskan masalah defisit BPJS Kesehatan. Konsep itu memperhitungkan dan menimbang-nimbang beberapa hal agar semua pihak terkait tak merasa dirugikan.

Yang pasti, kata Terawan, konsep yang didorong agar tidak memberatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah defisit BPJS Kesehatan. Langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim kecil yang berasal dari unsur pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Tim akan membahas langkah strategis yang diperlukan atau sangat diperlukan untuk mengatasi defisit. "Sebenarnya terkait defisit ini sudah dibicarakan bersama tiga Kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kemenko PMK tinggal ditindaklanjuti saja. Tapi, ada perhitungan-perhitungan yang akan diselesaikan oleh Tim Kecil," kata Terawan, Jumat, 25 Oktober 2019.

Salah satu yang akan segera dilakukan Terawan yaitu mengoptimalkan layanan kesehatan yang diberikan pada pasien. Misalnya, pada penanganan pasien dengan penyakit jantung yang menelan biaya hingga Rp 10 triliun, ia ingin mengefisienkan tindakan tanpa mengurangi kualitas layanan. "Optimalisasi manfaat," katanya.

Terawan menjelaskan, tindakan oleh dokter harus dioptimalkan. "Bukan mengurangi manfaat, jangan keliru, loh. Tindakan belum tentu bermanfaat, tapi mengoptimalkan manfaat itu penting sekali," ucapnya.

Lebih jauh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan keinginan Terawan tersebut. Menkes, kata Fachmi, ingin menyederhanakan beberapa tindakan pada sejumlah penanganan penyakit yang "boros" namun tidak tepat sasaran.

Sebelumnya Fachmi pernah menyebutkan upaya mengoptimalisasikan layanan katarak dan fisioterapi yang kemudian ramai dibicarakan publik. "Beliau (Terawan) juga akan perhatian (concern) dengan itu dan turun langsung dengan organisasi profesi," katanya.

<!--more-->

BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu memang pernah berupaya mengefisienkan tindakan seperti pelayanan katarak, fisioterapi, dan operasi sectio caesarea. Namun, hal itu ramai menjadi permasalahan karena ditentang oleh rumah sakit maupun kalangan dokter dari organisasi profesi sehingga batal dilaksanakan.

Terawan dalam hal ini akan melakukan apa yang belum pernah dilakukan Menteri Kesehatan sebelumnya maupun dilakukan oleh BPJS Kesehatan, yaitu menyambung tali silaturahmi alias mengkoordinasikan antara pemerintah sebagai regulator, BPJS Kesehatan sebagai operator, dengan pihak dokter dari kalangan organisasi profesi.

Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan akan mengurai satu per satu masalah. Misalnya, terkait masalah penyakit jantung yang total tagihan lebih dari Rp 10 triliun, upaya yang akan ditempuh adalah dengan memanggil perhimpunan seperti Perki (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia) terkait penyakit jantung untuk duduk bersama menyelesaikan masalah.

"Kalau mereka sungkan datang ke kantor kami, saya yang akan mendatangi kantor organisasinya. Jadi kami akan bergerak cepat karena melihat situasinya tidak memungkinkan untuk duduk-duduk manis," kata Terawan.

Terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Terawan menyebut hal itu masih sedang dalam pembahasan oleh pemangku kepentingan. Kendatipun sejumlah kementerian di pemerintahan sebelumnya sudah merumuskan banyak alternatif solusi.

Hal yang ditekankan Terawan adalah menjaga situasi dan kondisi dalam menyampaikan kebijakan publik agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena nyatanya, pemerintah telah melakukan banyak hal dalam program JKN-KIS.

Terawan pun berpesan agar tidak terburu-buru dalam memutuskan kebijakan untuk memangkas defisit BPJS Kesehatan. "Karena isu ini akan meresahkan masyarakat, kalau sesuatu belum tentu, kok, sudah diungkapkan," katanya.

BISNIS