DPR Resmi Pilih 5 Anggota BPK, Berikut Nama-namanya

Rabu, 25 September 2019 17:50 WIB

Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

Tempo.Co, Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat telah memilih lima nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2019-2023 hari ini, Rabu, 25 September 2019. Kelimanya adalah Harry Azhar Aziz, Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Pius Lustrilanang, dan Hendra Susanto.

Anggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate, mengatakan Pius memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan yang dilakukan melalui mekanisme voting itu. “Pius memperoleh suara 43,” ujarnya kala dihubungi Tempo.

Plate melanjutkan Hendra dan Daniel memperoleh suara sebesar 41. Sementar itu, peserta inkumben Achsanul dan Harry Azwar masing-masing memperoleh suara 31 dan 29.

Johnny mengatakan sistem pemilihan anggota BPK bersifat tertutup. Selanjutnya lima nama yang telah dipilih akan dibawa dalam rapat paripurna yang akan digelar pada 27 September nanti.

Setelah rapat paripurna, kelima nama ini bakal disetor ke Presiden joko Widodo atau Jokowi. Presiden akan menerbitkan surat keputusan presiden dan melantik lima calon pengaudit keuangan negara itu.

Lima nama yang saat ini masuk bursa pemilihan final anggota BPK telah disaring dari 62 calon. Sebelumnya, 55 calon dari total 62 peserta ini telah mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang digelar oleh Komisi XI.

Sedangkan tujuh sisanya dinyatakan gugur karena tidak mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan. Adapun sebanyak 55 nama calon ini juga sudah melalui proses pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.

Dihubungi terpisah, Achsanul mengatakan ia telah menyiapkan agenda untuk menggenjot kinerja BPK empat tahun mendatang. “Saya ingin BPK keberadaannya bermanfaat buat pemerintah dan Parlemen,” ujarnya.

Ia menyebut, BPK akan mendukung pemerintah dalam mencetak SDM unggul melalui saran yang diberikan kepada universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Kedua, pihaknya berjanji bakal menyelesaikan tindak lanjut untuk temuan yang masih tertunda.

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

34 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

37 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

37 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

37 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

37 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

38 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

38 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

38 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

41 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

52 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya