TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menambah anggaran DPR sebesar Rp 833 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020. Dengan penambahan itu, anggaran DPR naik dari pagu awal Rp 4,2 triliun menjadi Rp 5,11 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan penambahan anggaran itu dilakukan untuk menjaga performa para wakil rakyat. Sebab, ada tambahan 15 anggota DPR pada periode 2019-2024.

"Setelah kita evaluasi dan hitung ulang dari pencapaian 2018 dan estimasi 2019 bahwa kegiatan rutin dia minimal sama. Supaya aktivitas dan kinerja tidak turun," ujar Askolani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa malam, 24 September 2019.

Meski kegiatan rutin DPR tidak berbeda jauh dari sebelum-sebelumnya, Askolani mengatakan penambahan personel DPR itu membuat adanya kenaikan pada pengeluaran untuk gaji dan tunjangan.

"Lalu dia kan harus renovasi ruangan dan tenaga ahli," kata Askolani. Ia mengatakan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh anggaran. Minimal besaran itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

<!--more-->

"Waktu sudah ada update capaian 2018 dan outlook 2019, kami lihat pagu awal 2020 yang kita beri kurang Rp 833 miliar," tutur dia. Selain itu, anggaran tersebut juga bisa digunakan untuk perbaikan lift di gedung DPR.

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Johnny G Plate sebelumnya mempertanyakan anggaran untuk perbaikan lift di Gedung DPR kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan alat angkut yang berada di Kompleks Parlemen sudah tua.

Lantaran itu, kata Johnny, ia pernah terjebak di dalam lift selama sekitar setengah jam lantaran perangkat tersebut mendadak mati. Kejadian itu juga disebut terjadi kepada rekan-rekannya sesama anggota DPR.

"Apakah anggaran di Sekretariat Jenderal ada atau tidak, kalau belum ada minta tolong diperhatikan, jangan sampai terjadi hal yang fatal kalau tidak diperhatikan," ujar Johnny dalam rapat kerja antara Komisi Keuangan DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senin, 18 September 2019.

Menurut Johnny, kendati persoalan lift itu dinilai kecil, namun persoalannya bisa berakibat fatal apabila tidak segera diperhatikan. Sehingga ia menilai catatan ini sebaiknya diperhatikan oleh Sri Mulyani. "Ini adalah salah satu pusat pengambilan keputusan politik, serta aset publik yang harus dijaga dan dilindungi."