TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Perum Perindo menjamin proses hukum yang membelit jajaran direksi tidak akan mengganggu operasional perusahaan. "Dan kami berkomitmen tetap melayani publik dengan baik," kata Sekretaris Perusahaan Perum Perindo, Boyke Andreas dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 September 2019.

Hal itu merespons rilis Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ihwal operasi tangkap tangan direksi Perum Perindo dan pengusaha importir. Pada Selasa, KPK menetapkan satu tersangka dari jajaran Direksi Perum Perindo, yaitu Risyanto Suanda yang menjabat sebagai Direktur Utama.

Selain itu, KPK juga menetapkan satu orang dari Pengusaha importir ikan bernama Mujib Mustofa sebagai Direktur PT Navy Arsa Sejahtera.

Sementara itu, kata Boyke, dua jajaran direksi lainnya yakni Direktur Keuangan Arief Goentoro dan Farida Mokodompit sebagai Direktur Operasional, serta beberapa staf Perum Perindo hanya diperiksa sebagai saksi. Mereka diperiksa untuk dimintai keterangan terkait kuota impor ikan.

"Kami sangat kooperatif untuk memberikan informasi kebenaran kepada Penegak hukum dan menghormati proses hukum sebagai bentuk dari pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan Perum Perindo," ujar Boyke.

Kemarin, KPK menetapkan Risyanto dan Mujib sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kuota impor ikan 2019. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka yakni MMU dan RSU," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 24 September 2019.

HENDARTYO HANGGI | ANDITA RAHMA