TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau biasa disapa Buwas, menilai skema penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saat ini ada kesalahan. Karena itu, agar tidak ada penyimpangan lagi, dia meminta dana dan penyaluran BPNT dievaluasi.

Buwas menginginkan agar BPNT dipegang oleh pemerintah dari hulu ke hilir. Dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan Bulog sendiri.

"Kita lakukan evaluasi, sekarang dengan banyak birokrasi, dengan banyak yang menangani, bukan makin baik, tapi makin banyak penyimpangan. Tugas kita kan mengavalusi itu untuk perbaikan. dengan tujuan kebaikan," katanya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

Buwas menjamin, jika anggaran BPNT diserahkan kepada Kemenkeu maka pengelolaannya akan lebih baik. Sebab, menurut Buwas, lembaga tersebut telah profesional dalam hal keuangan.

"Ya kalau manfaatnya sudah pasti, kalau ini uangnya tetap dikelola oleh Kemenkeu, terus programnnya dikelola oleh Kementerian Sosial sesuai bidangnya dan penyedian dan pendistribusiannya dari Bulog itu sudah bagus, profesional dan saling mendukung," tutur Buwas.

Mantan Kepala Bagian Reserse Kriminal Polri ini memprediksi, korupsi akan berkurang jika dananya diberikan kepada pemerintah. Karena dia berangkat dari pemikiran untuk kebutuhan rakyat kecil. "Bantuan ini ditujukan untuk keluaga yang kurang mampu. Untuk masyarakat Indonesia yang masih miskin, kasian dong. Jadi jangan dipakai main, kan kasian," kata Buwas.

Namun, Budi Waseso mengungkapkan, perubahan alur pengelolaan dana BPNT tergantung pada keputusan dari eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat tahun mendatang. "Ini kan tergantung nanti pemerintah dan dpr dalam merubah regulasi itu," tuturnya.

Sebelumnya Buwas mengatakan ada penyelewengan anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang seharusnya disalurkan dalam bentuk beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tak tanggung-tanggung, Buwas menyebut anggaran yang dikorupsi oknum penyalur BPNT ini senilai Rp 5 triliun per tahun.

EKO WAHYUDI