TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan oknum atau mafia penyalur beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat meraup keuntungan hingga Rp 9 miliar per bulan. Budi Waseso menjelaskan hasil penemuannya dari berbagai modus kejahatan yang dilakukan para penyalur beras BPNT.
Salah satu yang dilakukan oknum tersebut adalah mengoplos atau mengganti beras premium menjadi beras medium. "Kalau setiap bulan kita rata-rata dari penyalur, mereka sudah dapat keuntungan Rp 9 miliar lebih. Saudara-saudara kita penerima BPNT harusnya terima 10 kilogram ini disunat hanya terima tujuh kilogram," kata Buwas pada konferensi pers di Kantor Perum Bulog Jakarta, Senin, 23 September 2019.
Setelah ditelusuri di lapangan, menurut Budi Waseso, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan tersebut tidak pernah mendapatkan beras premium, melainkan beras medium dengan harga Rp 7.500 per kilogram.
Akibatnya mereka mendapatkan jatah beras lebih sedikit, yakni maksimal hanya tujuh kilogram, dari yang seharusnya bisa 10 kilogram dengan beras kualitas medium.
Budi Waseso memperkirakan kerugian akibat praktik penipuan oleh oknum penyalur beras BPNT mencapai Rp 30.000 per keluarga. Ada pun besaran BPNT yang ditetapkan sebesar Rp 110.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan.
Selain itu, modus kejahatan juga dilakukan dengan menukar beras Bulog dengan beras lain yang kualitasnya lebih rendah ke dalam kantung bermerek Bulog. Budi Waseso menduga bahwa karung berlogo Bulog diperjualbelikan secara bebas di situs online dengan harga Rp 1.000 per karung.
"Banyak penjualan karung beras di online. Ini pemalsuan sesegera mungkin arus ditangani karena pasti berkolaborasi dengan sindikat, mau pesan 1.000, 5.000 karung, pasti dapat, segera, cepat," kata Budi Waseso.
Menurut dia, kejahatan pemalsuan beras ini tidak hanya merugikan masyarakat penerima BPNT, tetapi juga sebuah tindakan memiftnah kinerja negara melalui Bulog. Di sisi lain, Pemerintah telah menganggarkan Rp 17 triliun sampai Rp 20 triliun per hari untuk kegiatan BPNT. Untuk proses selanjutnya, Budi Waseso masih menunggu penyidikan dan pernyataan resmi dari Satgas Pangan di bawah Bareskrim Mabes Polri.
