Petani Hutan Bojonegoro Tagih Janji Jokowi soal IPHPS

Rabu, 25 September 2019 06:23 WIB

Petani menyadap aren di di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. (ist/Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan)

TEMPO.CO, Bojonegoro Petani hutan Bojonegoro menagih ke Presiden Jokowi untuk merealisasikan janji pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Ingatan para petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) atas janji Jokowi masih jelas yang disampaikan pada masa kampanye Pilpres 17 April 2019 lalu.

“Tentu kita menagih janji Pak Presiden sesuai janji kampanyenya,” ujar Amin Thohari Pendamping perhutanan sosial di Bojonegoro, kepada Tempo, Selasa 24 September 2019. Dia mengatakan permintaan petani ini bertepatan dengan Hari Tani yang jatuh tiap tanggal 24 September.

Amin mengatakan, masyarakat hutan yang mengajukan izin dengan skema IPHPS sekitar 4.000 orang di seluruh Bojonegoro. Para petani ini di bawah lembaga Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro dan Padangan.

Aturan IPHPS tertuang dalam Permen LHK No 39 yang menyebutkan hutan yang tegaknya di bawah 10 persen layak diajukan sebagai perhutanan sosial dengan skema IPHPS. Beleid ini bertujuan agar rakyat dapat memanfaatkan hutan sehingga mampu mandiri secara ekonomi dan hutan kembali subur.

Amin menuturkan rata rata hutan di Bojonegoro tegakannya banyak di bawah 10 persen sehingga layak diajukan untuk IPHPS.

Advertising
Advertising

Dia juga menyoroti lahan hutan yang selama ini menjadi mata pencarian warga, tiba tiba direbut oleh perusahaan. Kejadian itu sudah berlangsung lebih dari satu tahun di kawasan hutan Kecamatan Kedungadem dan Sugiwaras dan warga gelisah. "Saya menolak program itu meskipun diatur dalam Peraturan Menteri LHK No 81 tahun 2016, tentang ketahanan pangan. Karena program itu akan berdampak terhadap petani hutan," kata dia.

Kepala KPH Bojonegoro Dewanto mengatakan, dirinya terbuka untuk berdialog dengan petani pinggir hutan. Seperti petani hutan yang ada di Kecamatan Kedungadem. “Tentu saja saya pingin dialog,” ujarnya Selasa 24-9-2019.

Menurut Dewanto, presiden memiliki program perhutanan sosial, dengan dua skema. Yaitu lewat IPHPS dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan dan Kehutanan (Kulin KK). ”Dua program tersebut, Pak Presiden masih komit kok,” kata dia.

Berita terkait

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

4 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

8 Janji Prabowo-Gibran: dari Makan Siang Gratis sampai Naikkan Gaji ASN dan TNI-Polri

4 hari lalu

8 Janji Prabowo-Gibran: dari Makan Siang Gratis sampai Naikkan Gaji ASN dan TNI-Polri

Delapan janji Prabowo-Gibran di antaranya makan siang gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, sampai menaikkan gaji ASN, TNI/Polri.

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

8 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

22 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

22 hari lalu

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.

Baca Selengkapnya

Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

26 hari lalu

Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

Anggota Komisi VI DPR RI, M. Husni, merasa miris akan permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusian yang berulang setiap tahun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Penyesuaian HPP Gabah Bisa Rampung Sebelum Akhir Pekan

27 hari lalu

Jokowi Sebut Penyesuaian HPP Gabah Bisa Rampung Sebelum Akhir Pekan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan saat ini kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah petani baru dalam perencanaan dan penghitungan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

28 hari lalu

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

BPS menyebut penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan sebesar 0,87 persen. Namun secara tahunan, di penggiling naik.

Baca Selengkapnya

Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

31 hari lalu

Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.

Baca Selengkapnya

Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

32 hari lalu

Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Andy Nugroho mengemukakan penyerapan gabah atau beras langsung dari petani dilakukan Bulog sejak awal 2024 dengan menerapkan skema komersial.

Baca Selengkapnya