TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI Budi Tampubolon angkat bicara soal laporan Bank Dunia bertajuk “Global Economic Risks and Implications for Indonesia” yang dirilis belum lama ini. Laporan itu di antaranya membahas soal Bumiputera dan Jiwasraya.

Budi menilai harus ada segera proses penyelesaian masalah dua perusahaan yang menjadi wajah industri asuransi jiwa nasional tersebut. "Semakin kita menunggu, masalahnya tidak akan menjadi semakin kecil. Jadi, sungguh kami berharap pihak-pihak terkait bisa segera mengambil solusi," ujarnya, Rabu, 11 September 2019.

Sepanjang tahun ini, kata Budi, pihaknya telah melakukan tiga atau empat pertemuan dengan pihak-pihak terkait dan pemerintah untuk mengingatkan penyelesaian masalah Bumiputera dan Jiwasraya. Pertemuan itu terus dilakukan karena berlarut-larutnya masalah ini dikhawatirkan bakal menggerus kepercayaan masyarakat akan industri asuransi jiwa.

Terlebih modal utama dari bisnis asuransi adalah kepercayaan. "Ketika ada anggota (AAJI) yang belum jelas penyelesaiannya atau bagaimana, kami khawatir kalau dalam jangka panjang trust itu terpengaruh. Bukan hanya kepada dua anggota yang sedang menghadapi persoalan, tetapi juga mungkin bisa berpengaruh lebih luas," ujar Budi.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, salah satu hal yang harus diutamakan dalam upaya penyelesaian masalah tersebut adalah kepentingan dan hak para pemegang polis. AAJI berharap akan segera ada solusi yang dapat diterima semua pihak.

<!--more-->

Sebelumnya Bank Dunia menilai sistem keuangan Indonesia secara umum tahan terhadap guncangan perekonomian. Namun, lembaga ini menyoroti dua bidang yang harus segera direspons pemangku kebijakan.

Pertama, pemerintah disebut harus meningkatkan visibilitas risiko dengan menilai kesehatan dan ketahanan konglomerasi keuangan. Kedua, pemerintah perlu menjaga kredibilitas sistem keuangan dengan mengatasi kelemahan pada sektor asuransi, khususnya terkait masalah keuangan Bumiputera dan Jiwasraya.

"Perusahaan-perusahaan tersebut mungkin menjadi tidak likuid dan membutuhkan perhatian segera," tertulis dalam laporan tersebut.

Lembaga tersebut juga menyarankan OJK selaku regulator untuk melakukan penilaian terperinci atas kesenjangan aktuaria dari kedua perusahaan. Lalu, diperlukan upaya pemulihan atau resolusi secara tertib yang berdasarkan pada hasil asesmen setiap perusahaan.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyayangkan Bank Dunia yang tidak berdiskusi dengan AAJI sebelum merilis laporan tersebut, termasuk saat hal tersebut disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. "Ternyata ketika kami cek ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK juga tidak pernah dilibatkan," katanya.

Selain itu, dia pun menilai Bank Dunia semestinya tidak merekomendasikan pengawasan terhadap Bumiputera dan Jiwasraya. Togar berharap Bank Dunia dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik terkait penyelesaian tersebut.

BISNIS