Jadi Menkeu Terbaik, Sri Mulyani Sempat Tak Suka Akuntansi

Reporter

Bisnis.com

Kamis, 12 September 2019 15:37 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa dirinya dulu tidak menyukai pelajaran akuntansi saat menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

"Apa sih akuntansi bikin pusing saja. Saya senang ekonomi bukan akuntansinya," ungkap Sri Mulyani dalam launching Badan Akun Standar (BAS) Mobile Online, Kamis, 12 September 2019.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyadari bahwa akuntansi sangat penting, terutama dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

"Enggak suka bukan berarti itu tidak bermanfaat. Jangan-jangan yang tidak Anda sukai itu bermanfaat dan berguna untuk kita," imbuh Sri Mulyani.

Tanpa standar akuntansi yang baik, maka pemerintah tidak akan mampu menyusun LKPP dengan baik. Tanpa LKPP yang baik, pemerintah tidak akan mampu pula untuk menjelaskan APBN dengan baik kepada masyarakat.

Advertising
Advertising

Dengan standar akuntansi yang baik dan konsisten, pemerintah pun mampu membandingkan kinerja anggaran Indonesia dengan negara-negara lain sehingga pengelolaan APBN ke depannya pun bisa lebih baik.

Lebih lanjut, penyusunan LKPP dengan standar akuntansi yang baik juga membangkitkan wacana yang konstruktif di tengah masyarakat.

Sebagai contoh, Sri Mulyani mengatakan bahwa dahulu tidak ada pengamat atau ekonom yang menyoroti kinerja ekuitas pemerintah yang stagnan.

Sorotan atas ekuitas tersebut pada akhirnya mendorong pemerintah dan dalam hal ini Kemenkeu untuk mengkonsolidasikan LKPP dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Stagnansi LKPD disebabkan oleh besaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang mencapai sepertiga belanja anggaran. Oleh karena itu, aset hasil belanja pun tercatat di LKPD, bukan di LKPP.

Memang, apabila merujuk pada LKPP 2018 dapat dilihat bahwa ekuitas pemerintah dalam laporan neraca menurun dari Rp1.540,78 triliun menjadi Rp1.407,8 triliun.

"Saya bilang Pak Wamen itu LKPP lama-lama makin jelek karena yang masuk ke aset kita sedikit," ujar Sri Mulyani.

Berita terkait

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

3 jam lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

23 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

4 hari lalu

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya