Pewarta mengambil gambar tumpukan pakaian di sebuah gudang penyimpanan pakaian impor bekas ilegal di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pemerintah akan membahas pemberlakuan perlindungan perdagangan atau safeguard tekstil dan produk tekstil (TPT) dari produk impor. Model safeguard tersebut akan dikaji terlebih dahulu oleh Badan Kebijakan Fiskal.
"Setelah pengkajian selesai, akan dibawa ke Dirjen Bea Cukai untuk diberlakukan," katanya tanpa memberi waktu pasti terkait pemberlakuan safeguard tersebut di Kementerian Keuangan, Senin sore, 9 September 2019.
Usulan pembuatan safeguard ini sebelumnya telah diusulkan sejumlah asosiasi, di antaranya Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Usulan tersebut dilayangkan lantaran kondisi industri TPT dari hulu ke hilir tengah mengalami kontraksi yang mengkhawatirkan di mana telah terjadi PHK puluhan ribu tenaga kerja.
Kasubdit Humas Bea Cukai Deni Surjantoro menuturkan kajian terhadap kebijakan safeguard juga akan dilakukan pada tingkat antarkementerian dan antarlembaga.
Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan tersebut ialah tren importasi komoditas secara umum, utamanya yang berasal dari Cina.
"Kami juga akan memantau pergerakan impor barang tekstil dan produk tekstil dari seluruh dunia, termasuk produk dari Cina yang membanjiri pasar domestik," kata Deni.
