KKP Protes 13 Kapal Pengawas Milik Vietnam Parkir di Landas Kontinen

Senin, 9 September 2019 21:48 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri) didampingi Koordinator Staff Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa (kedua kanan), Staff Khusus Laksdya TNI (Purn) Widodo (kanan) dan Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Agus Suherman memberikan konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 30 April 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan 13 kapal pengawas milik Vietnam berada di landas kontinen Indonesia-Vietnam, tepatnya di perairan Natuna Utara. Kapal-kapal tersebut telah parkir di wilayah perbatasan ini sejak 2019.

“Berdasarkan analisis yang ditemukan oleh Satgas, ada kapal pengawas milik pemerintah Vietnam parkir di landas kontinen sepanjang tahun. Kami mensinyalir ada dua kemungkinan mengapa mereka parkir di situ,” ujar Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa alias Ota, di kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan, Jakarta, Senin petang, 9 September 2019.

Kemungkinan pertama, kapal milik pemerintah Vietnam sengaja diparkir sebagai bentuk intimidasi terhadap kapal pengawas Indonesia. Sedangkan kemungkinan kedua, kapal Vietnam dipasang di wilayah ini untuk mengawal kapal-kapal milik negara mereka masuk ke Zona Ekonomi Ekslusif atau ZEE Indonesia.

Ota mengakui, selama ini kapal-kapal Vietnam telah merangsak masuk ke ZEE Indonesia untuk mencuri ikan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2015 hingga pertengahan 2019 menampilkan ada 234 kapal asing milik Vietnam ditangkap oleh KKP.

Dari 234 kapal itu, 81 persen di antaranya telah memasuki batas ZEE. Penangkapan kapal berbendera Vietnam juga memecahkan rekor. Ketimbang negara lain, Vietnam menduduki peringkat pertama dengan kapal asing yang paling ditangkap oleh kapal pengawas milik KKP.

Advertising
Advertising

Ota mengatakan, dengan adanya 13 kapal Vietnam yang parkir di wilayah landas kontinen Indonesia-Vietnam, negara itu bisa melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang telah disepakati pada 1982. “Ini melanggar Pasal 74 ayat 3 UNCLOS,” tuturnya.

Menurut Ota, pasal itu memaktubkan aturan bahwa kedua negara dilarang melakukan aktivitas di landas kontinen yang masih menjadi area konflik. Bila salah satu negara melanggar, hal itu dianggap merusak proses perdamaian.

“Ini bisa dibilang ini merusak proses pendamaian karena ini di dalam klaim ZEE kita. Kalau belum disepakati, dia (Vietnam) tidak boleh di sini (landas kontinen),” ucap Ota.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengelarkan konflik ini.“Jadi nanti saya akan menyampaikan data satelit ini kepada Bu Menlu (Retno Marsudi) agar menindaklanjuti atau melakukan nota protes kepada Vietnam,” ujarnya di tempat yang sama.

Berita terkait

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

3 jam lalu

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.

Baca Selengkapnya

5 Negara Ini Sedang Alami Cuaca Panas Ekstrem, Waspada Saat Mengunjunginya

19 jam lalu

5 Negara Ini Sedang Alami Cuaca Panas Ekstrem, Waspada Saat Mengunjunginya

Sejumlah negara sedang mengalami cuaca panas ekstrem. Mana saja yang sebaiknya tak dikunjungi?

Baca Selengkapnya

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

21 jam lalu

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut

Baca Selengkapnya

Vietnam Didatangi 6,2 Juta Turis Asing pada Januari - April 2024, Lebih Tinggi dari Sebelum Pandemi

1 hari lalu

Vietnam Didatangi 6,2 Juta Turis Asing pada Januari - April 2024, Lebih Tinggi dari Sebelum Pandemi

Korea Selatan tercatat sebagai negara penyumbang wisatawan asing terbesar di Vietnam dengan jumlah 1,6 juta orang.

Baca Selengkapnya

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

3 hari lalu

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

Trenggono menjelaskan alasannya menggandeng negara tetangga, Vietnam untuk budi daya benih lobster. Trenggono telah membuka keran ekspor benur.

Baca Selengkapnya

Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

3 hari lalu

Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa setidaknya ada lima komoditas di sektor perikanan dan kelautan Tanah Air yang unggul. Ia menyebut lima komoditas itu di antaranya udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

3 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

4 hari lalu

Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

Sejumlah nelayan dari negara tetangga beberapa kali terlibat pencurian ikan di perairan Indonesia

Baca Selengkapnya

Piala Asia U-23 2024: Timnas U-23 Indonesia Jadi Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Melaju ke Semifinal

5 hari lalu

Piala Asia U-23 2024: Timnas U-23 Indonesia Jadi Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Melaju ke Semifinal

Timnas U-23 Indonesia akan berduel melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23 2024 pada senin malam WIB, 29 April 2024.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

6 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya