Tempo.Co, Jakarta - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dari Partai Amanat Nasional atau PAN, Tjatur Sapto Eddy, memandang saat ini data dan informasi terkait keuangan yang dikantongi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terbatas. Menurut dia, data finansial tersebut hanya didapat dari mitra kerja.

"DPR lemah di data dan informasi. Data hanya dari mitra. Kalau rapat (Kementerian) ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) di Komisi VII misalnya, data hanya dari Migas," ujar Tjatur dalam pemaparannya saat mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, kompleka Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

Lantaran lemahnya data, DPR acap tak memiliki pembanding saat mengkritisi kinerja anggaran kementerian atau lembaga. Menurut Tjatur, semestinya DPR dapat memperoleh asupan data keuangan dari BPK.

Tjatur mengatakan, ke depan, BPK mesti bersinergi dengan DPR. Salah satu cara untuk mendukung kerja sama antara keduanya adalah modernisasi sistem kerja BPK.

Dalam rencana kerjanya, Tjatur menginginkam adanya pembentukan webservice BPK-DPR. Laman ini akan memuat laporan hasil pemeriksaan terbaru secara komprehensi, holistik, dan aktual. Data ini utamanya untuk menyokong fungsi pengawasan DPR pada awal masa sidang.

Tjatur yakin, sinergi BPK dan DPR bakal memperkuat kinerja keduanya. "Kalau DPR mau kuat, BPK mau kuat, harus sinergi. BPK ini anaknya DPR karena yang membentuk DPR dan yang membuat undang-undang adalah DPR," tuturnya.

Tjatur adalah peserta ketujuh yang menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan bakal anggota BPK yang digelar Komisi XI DPR pada Kamis, 5 September 2019. Adapun Tjatur merupakan anggota Komisi VII DPR hingga saat ini. Ia adalah politikus PAN yang pernah menjabat sebagai ketua fraksi pada 2010 hingga 2015.