Uji Calon Anggota BPK, Inkumben Dicecar Soal Keterbukaan Auditor

Selasa, 3 September 2019 06:31 WIB

Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 inkumben, Achsanul Qosasi, menjalani tes uji kelayakan di Komisi XI kompleks DPR RI, Senayan, Senin petang, 2 September 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

Tempo.Co, Jakarta - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK inkumben, Achasanul Qosasi, mengikuti tes uji kelayakan yang digelar oleh Komisi XI DPR, Senin petang, 2 September 2019. Dalam proses seleksi itu, ia dicecar sejumlah pertanyaan seputar keterbukaan BPK sebagai lembaga pengaudit hingga misinya sebagai inkumben.

"Saya ingin tanya, Bapak sebagai inkumben, berkaitan dengan IT, kira-kira apa yang mau dimanfaatkan untuk keterbukaan?" Kata anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam jawabannya, Achsanul mengatakan saat ini BPK terbuka terhadap hasil audit kepada publik. Seluruh hasil audit keuangan, ujar dia, dapat diakses oleh masyarakat dengan prosedur. "Yang mau bisa minta (laporan audit) dengan surat tertulis," ujar Achsanul.

Achsanul mengakui, entitasnya saat ini memang tidak merilis laporan keuangan di laman resmi BPK. Alasannya, laporan audit kerap diselewengkan sejumlah pihak untuk memeras lembaga atau badan hukum.

Selain ihwal keterbukaan laporan, anggota BPK periode 2014-2019 ini juga dihujani pertanyaan soal integritas badan. Dewan mempertanyakan siapa pihak yang berwenang mengaudit BPK.

Achsanul memaparkan, selama ini BPK diaudit oleh auditor negara lain, seperti Polandia dan Norwegia. "Hasil auditnya telah kami serahkan ke pimpinan DPR," tuturnya.

Selain itu, Dewan bertanya seputar kinerja BPK yang melorot pada 2018. Pada 2018, BPK dianggap tak dapat menindaklanjuti 5.312 temuan, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 4.060.

Menjelaskan hal itu, Achsanul mengatakan ada beberapa problem yang membuat BPK tidak dapa menindak ribuan temuan. Salah satunya lantaran perubahan struktur organisasi badan hukum atau lembaga. "Untuk struktur yang berubah ini jadi saling lempar siapa yang menindaklanjuti," ucapnya.

Sepanjang seleksi, Achsanul dihujani 13 pertanyaan. Tak semua pertanyaan dapat dijawab lantaran keterbatasan waktu.

DPR menggelar tes uji kelayakan alias fit and proper test kepada delapan calon anggota BPK hari ini. Menurut pantauan Tempo, tes uji kelayakan molor lebih-kurang 2 jam dari jadwal yang telah ditetapkan.

Seleksi baru digelar pukul 16.00 WIB dan dipimpin oleh anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan. Sejumlah anggota Komisi XI tampak hadir, seperti Johnny G. Plate dari Fraksi NasDem dan Hendrawan Supratikno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Hendrawan, yang juga Ketua Tim Seleksi Anggota BPK, mengatakan delapan nama yang mereka uji hari ini berasal dari beragam latar belakang. “Ada yang inkumben, ada yang doktor, ada yang profesor,” ujar Hendrawan.

Jalannya tes uji kelayakan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, DPR menguji Ketua DPP Gerindra Pius Lustrilanang, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Izhari Mawardi, dan Raja Sirait.

Pada sesi selanjutnya, DPR melakukan uji kelayakan pada inkumben anggota BPK Achsanul Qosasi, politikus Golkar Ahmadi Noor Supit, politikus PDIP Daniel Lumban Tobing, dan kader Partai Gerindra Willgo Zainar.

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

23 jam lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

26 hari lalu

Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

DPR resmi menetapkan & anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masa jabatan 2024-2029. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

36 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

39 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

39 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

39 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

39 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

40 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

40 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

40 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya