Pelindo III Diminta Buka Dokumen Amdal Reklamasi Benoa
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rahma Tri
Senin, 26 Agustus 2019 11:52 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi atau ForBali, Wayan Gendo Suardana, mendesak PT Pelindo III Persero untuk segera membuka dokumen analisis dampak lingkungan atau Amdal proyek reklamasi Teluk Benoa. Selama ini Pelindo III dinilai menutup-nutupi dokumen tersebut dari lembaga pegiat lingkungan dan masyarakat.
“(PT Pelindo III) Sangat tertutup soal informasi pelangaran tersebut, termasuk dengan Badan Lingkungan Hidup dan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia),” ucap Wayan dalam pesan pendek kepada Tempo, Ahad, 25 Agustus 2019.
Sejatinya, ujar Wayan, PT Pelindo III telah digugat ke Komisi Informasi Provinsi Bali oleh Walhi karena tidak gamblang membuka informasi terkait Amdal yang mestinya dapat diakses publik. Pelindo III kalah gugatan pada Mei lalu oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi. Karena itu, Pelindo III semestinya diwajibkan membuka informasi terkait izin Amdal maksimal 14 hari kerja pasca-putusan diterima.
Namun, hingga Juli, PT Pelindo III tak kunjung menyampaikan dokumen Amdal yang dibutuhkan tim pengkaji dari Walhi dan ForBali. Karena itu, Wayan mengatakan pihaknya bersama Walhi tengah mengajukan permohonan ekesekusi dari putusan tersebut.
"Ini karena Pelindo III tidak mau memberikan dokumen Amdal reklamasi perluasan pelabuhan benoa sebagaimana diputusan komisi informasi provinsi bali dengan berbagai dalih,” ucapnya. Wayan mejelskan, saat ini permohonan eksekusi tegah diproses di Pengadilan Negeri Denpasar.
Proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali, baru-baru ini dihentikan sementara oleh Pelindo III. Vice President Corporate Communication PT Pelindo III, Wilis Aji, mengatakan Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster telah meminta agar proyek distop.
Wilis Aji menjelaskan, sebelum proyek berjalan, seluruh izin pembangunan pelabuhan telah dikantongi oleh Pelindo III. Proyek yang mulai dikembangkan sejak 2017 itu, ujar dia, juga sudah diawasi oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D Kajati Bali.
Berdasarkan dokumen yang dihimpun dari pemerintah setempat, reklamasi yang dilakukan oleh PT Pelindo III dilakukan di lahan seluas 85 hektare. Pembangunan tersebut terbagi atas dia lokasi, yaitu Dumping I seluas 38 hektare dan Dumping II seluas 47 hektare. Proses administrasi reklamasi Teluk Benoa mulai dilakukan pada 2012, sedangkan pengembangannya sudah dikerjakan sejak 2017.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
