Pelindo III Hentikan Sementara Proyek Reklamasi Pelabuhan Benoa

Reklamasi Teluk Benoa, Badung, Bali menimbulkan banyak penolakan khusunya di kalangan seniman yang menolak dan menuntut pemerintah membatalkan Peraturan Presiden No 51/2014 yang dinilai akan dapat dijadikan dasar hukum reklamasi dan pemanfaatan Teluk Benoa oleh investor yang menyebabkan rusaknya ekosistem dan lingkungan. Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelindo III Persero telah menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Benoa, di Badung, Bali. Langkah tersebut dilakukan setelah Gubernur Bali Wayan Koster melayangkan surat resmi pada 22 Agustus 2019, yang meminta agar reklamasi dihentikan. 

“Sekarang kami sedang mempelajari isi surat (Gubernur Bali) tersebut,” ujar Vice President Corporate Communication Pelindo III Wilis Aji dalam pesan pendek kepada Tempo, Ahad, 25 Agustus 2019. 
 
Wilis menjelaskan, sebelum proyek berjalan, seluruh izin pembangunan pelabuhan telah dikantongi oleh Pelindo III. Proyek yang mulai dikembangkan sejak 2017 itu, ujar dia, juga sudah diawasi oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D Kajati Bali. 
 
Ia memastikan, Pelindo III bakal membuka kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat untuk mendesain pembangunan sesuai dengan harapan penduduk setempat. Sebab, menurut Wilis, pembangunan pelabuhan dilakukan untuk kepentingan warga Pulau Dewata. 
 
"Pelabuhan Benoa semata-mata untuk mengembangkan pariwisata di Bali yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Bali akibat multiplayer efect,” tuturnya. 
 
Berdasarkan dokumen yang dihimpun dari pemerintah setempat, reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo III dilakukan di lahan seluas 85 hektare. Pembangunan tersebut terbagi atas dia lokasi, yaitu Dumping I seluas 38 hektare dan Dumping II seluas 47 hektare. 
 
Proses administrasi reklamasi Teluk Benoa mulai dilakukan pada 2012, sedangkan pengembangan pada 2017. Saat ini, proyek pembangunan Pelabuhan Benoa telah mencapai 88,81 persen. 
 
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANTARA





Bupati Kepulauan Seribu Minta ke Heru Budi Pulau Reklamasi PIK 2 Dimasukkan ke Wilayahnya

19 jam lalu

Bupati Kepulauan Seribu Minta ke Heru Budi Pulau Reklamasi PIK 2 Dimasukkan ke Wilayahnya

Bupati Kepulauan Seribu minta pulau reklamasi PIK 2 dimasukkan ke wilayahnya agar mendorong pemerataan ekonomi dan politik.


Abraham Samad Sebut Banyak Salah Kelola Pertambangan di Indonesia

18 hari lalu

Abraham Samad Sebut Banyak Salah Kelola Pertambangan di Indonesia

Abraham Samad berkata carut-marutnya tata kelola pertambangan di Indonesia disebabkan beberapa hal seperti perizinan dan kontrak karya tambang.


Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

18 hari lalu

Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

Walhi menilai mangrove sering dijadikan "barang dagangan" di sejumlah forum internasional. Aturan pemerintah bertabrakan dengan pelestarian mangrove.


Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

3 Oktober 2022

Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak tidak merasa keberatan dengan deklarasi partai NasDem yang mencapreskan Anies Baswedan.


DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

29 September 2022

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

28 September 2022

Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

Pemprov DKI tak bisa secara sepihak menentukan pemanfaatan pulau reklamasi Pulau G. Harus ada perjanjian kerja sama dengan swasta.


Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

28 September 2022

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

Kepala Dinas Tata Ruang DKI memastikan pulau reklamasi, Pulau G masih dalam zona ambang, belum ditetapkan sebagai kawasan permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

24 September 2022

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Operasional dan Kelaiklautan Kapal Selam Wisata Kini Diatur dalam Permenhub

24 September 2022

Operasional dan Kelaiklautan Kapal Selam Wisata Kini Diatur dalam Permenhub

Di Benoa Bali sudah ada kapal selam wisata yang beroperasi di perairan Padang Bai dengan nama Submarine Odissey.


Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

22 September 2022

Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman.