TEMPO.CO, Bandung - Presiden Direktur PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah mempekerjaan 5 ribu warga seputaran areal terdampak untuk membantu membersihkan tumpahan minyak Pertamina. Pelibatan warga tersebut sekaligus sebagai kompensasi, untuk membantu warga yang untuk sementara waktu kehilangan mata pencaharian.

“Total sudah 5 ribuan tenaga kerja. Pokoknya Pertamina akan bertanggungjawab proporsional, jadi berapa kehilangannya kita akan hitung. Kita validasi, nanti pemda terlibat. Nanti semuanya sesuai aturan, kita tidak mau menabrak aturan." tutur Nanang saat menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jumat 2 Agustus 2019.

Dari pembersihan sementara ini, kata Nanang, sudah terkumpul 390 ribu karung material minyak mentah.Dari pembersihan sementara ini, kata Nanang, sudah terkumpul 390 ribu karung material minyak mentah. “Kira-kira satu karung itu 4 kilogram,” kata dia.

Nanang mengklaim, Pertamina serius menangani permasalahan tumpahan minyak dari sumur Pertamina di perairan Karawang. “Kita istilahnya, lebih reaktif, jadi melebihi dari kondisi sebenarnya. Misalnya dampaknya 11 desa, kita menyiapkan (antisipasi) lebih dari 11 desa, artinya jangan sampai meluas,” kata dia.

Perseroan menggunakan sejumlah cara menahan aliran tumpahan minyak Petamina di perairan. “Kita membuat barikade namanya oil boom sepanjang 2.450 meter. Kemudian ada 9 zona kita tahan, kalau lolos di zona 1, kita tangkap di zona lain. Kita ada37 kapal yang patroli untuk mengangkut limbah. Kemudian ada juga persiapan fire-fighting kalau sewaktu-waktu ada api, kita sudah siap,” kata Nanang.

Untuk menangani tumpahan minyak Pertamina ini, telah disiapkan 58 ahli oill spill combat, dibantu 40 orang anggota TNI, serta tenaga medis. “Kita all out,” kata Nanang.

Nanang mengatakan, kompensasi ganti rugi yang disiapkan Pertamina pada warga terdampak tumpahan minyak Pertamina akan diberikan proporsional. “Kita proporsional. Misalnya diberikan pekerjaan untuk recovery, untuk membersihkan, katakan pantai. Kita juga butuh tenaga kerja,” kata dia.

<!--more-->

Manajer Media& Relatioin PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Yudy Nugraha mengatakan, aliran tumpahan minyak masih akan mengalir selama sumur belum ditutup. Komponen yang mengalir mayoritas minyak mentah. “Ada spill minyak yang waxi. Kebanyakan itu. Ini kan bukan sumur produksi, ini sumur pengembangan, belum ada istilahnya sumurnya karena baru reaktivitas,” kata dia.

Yudy mengatakan, sumur yang bocor itu berada di platform PHE-ONWJ, salah anak perusahaan Pertamina Hulu Energi. Kebocoran di sumur pengembangan tersebut diketahui terjadi 12 Juli 2019. “Pertama diketahui 12 Juli, itu gelembung-gelembung (gas), oil sign (minyak) itu ketahuan 14-15 Juli, mendarat di darat si oil it 18 Juli,” kata dia.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, daerah terdampak minyak Pertamina dari sumur pengeboran di perairan Karawang berada di Karawang dan Kabupaten Bekasi. “Yang terdampak itu ada 9 desa di Karawang, dan 2 desa di Kabupaten Bekasi. Jadi total ada 11 desa,” kata dia selepas bertemu dengan perwakilan Pertamina bersama Bupati Karawang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat, 2 Agustus 2019.

Di Karawang warga terdampak lebih banyak dibanding di Kabupaten Bekasi. “Seperti di Bekasi, tidak banyak warganya, tapi pantainya terkena. Areal terdampak tidak hanya di garis batas Karawang, tapi juga Kabupaten Bekasi,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan, penanganan tumpahan minyak Pertamina disepakati dalam dua tahap. Tahap pertama yakni tanggap darurat makan waktu 2-2,5 bulan. Tahap berikutnya, recovery, diperkirakan 6 bulan setelah masa tanggap darurat.

Pertamina menjanjikan mencari solusi untuk mengganti pendapatan warga terdampak yang hilang akibat tumpahan minyak tersebut. Di antaranya, mempekerjakan nelayan yang berada di desa-desa terdampak tumpahan minyak Pertamina untuk membantu membersihkan minyak. “Pertamina sudah menghitung sekiannya, tetapi dengan bentuk pekerjaan lain dulu,” kata Ridwan Kamil.

AHMAD FIKRI