Sri Mulyani Beberkan Untung Rugi Perang Dagang terhadap RI

Selasa, 16 Juli 2019 13:15 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019. Tempo/ Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia sebenarnya tidak terlalu masuk atau dekat dengan arus supply-chain perdagangan dunia. Akibatnya, Indonesia tidak terlalu terkena dampak perang dagang yang saat ini terjadi antara Cina dan Amerika Serikat.

Tapi di sisi lain, Indonesia memang cukup sulit untuk meraup untung dari perang dagang ini karena tidak terlalu masuk dalam supply-chain tersebut. “Jadi less-exposed, tapi juga less-able untuk memperoleh output positif,” kata Sri dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun 2019 oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

Artinya, negara yang sangat dekat dengan arus supply-chain ini akan lebih banyak meraup banyak keuntungan, salah satunya seperti Vietnam yang ekonominya tumbuh lebih tinggi. Namun sisi lainnya, kata Sri, Vietnam menjadi sangat tergantung pada ekonomi negara lain. Tak hanya Vietnam, kata Sri, negara besar seperti Cina pun juga sangat bergantung dengan negara lain di dunia.

Itu sebabnya, banyak negara kini mencoba mengurangi pengaruh perang dagang ini dengan memperbanyak intensitas kerja sama ekonomi bilateral. Salah satunya Bank Indonesia (BI) yang menggagas bilateral currency dengan beberapa negara Asia Tenggara.

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya mengurangi dampak negatif dari perang dagang tersebut ke dalam negeri.

Direktur Eksekutif Indef Taufik Ahmad sependapat bahwa Indonesia tidak terlalu terkena dampak negatif perang dagang, tapi juga paling sulit meruap peluang positif. Dari catatan INDEF, dampak perang positif perang dagang terhadap sejumlah aspek. Pertama, dampak pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 0,01 persen. Jika dirinci, dampak atau output positif terbesar ada pada produk makanan sebesar 6,23 persen dan produk pakaian sebesar 6,29 persen.

Angka ini lebih rendah dibandingkan Vietnam yang mencapai 0,52 persen atau Thailand 0,11 persen terhadap PDB. Vietnam misalnya, meraup output positif terbesar pada produk pakaian sebesar 8,73 persen dan kulit sebesar 7,18 persen. “Jadi output Indonesia masih cukup positif, merski relatif rendah,” kata dia.

Kedua dampak terhadap ekspor, Indonesia justru tercatat mengalami penurunan ekspor sebesar 0,24 persen. Sedangkan Vietnam mengalami output positif sebesar 2,58 persen dan Thailand 0,23 persen. Ketiga yaitu dampak terhadap investasi. Indonesia hanya mendulang output positif 1,02 persen, lebih rendah dibandingkan Thailand yang sebesar 2,73 persen dan Vietnam 8,05 persen.

Baca berita soal Sri Mulyani lainnya di Tempo.co

Berita terkait

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

22 jam lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

23 jam lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?

2 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?

Apakah program makan siang gratis yang dijanjikan sebelumnya dapat segera dibahas masuk RAPBN menyusul penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih?

Baca Selengkapnya