TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida menuturkan pihaknya telah membuat konsep untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan pemerintah bisa dipangkas, lantaran tinggal perlu menyiapkan infrastruktur. "Isinya dari kami," ujar dia di Kantor DPP REI, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

Baca: Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Ingin Kurangi Ketimpangan Ekonomi

Totok memberi contoh, REI akan menyiapkan hunian bari para pegawai pemerintah pusat yang pindah ke sana. Adapun konsepnya, hunian itu akan mengarah ke apartemen dan berdekatan dengan kantor.

Menurut Totok, apartemen menjadi pilihan lantaran tidak memakan lahan begitu luas. "Kalau landed house kan butuh luas lebih besar lagi," ujar dia. Nantinya, tipe perumahan itu juga akan dibuat beberapa kelas sesuai dengan kemampuan penghuni.

Tidak hanya menyiapkan kawasan hunian, REI mengaku siap bila diminta juga untuk membangun kawasan perkantoran pemerintah. Bahkan Totok mengatakan lembaganya juga telah menyiapkan skema agar biaya pembangunan kantor bisa efisien.

"Kantor pemerintah di sini (Jakarta) bisa dijual, dilelang dan dibeli pengembang, lalu dia yang membangun kantor pemerintah di sana, jadi pemerintah biar enggak nambah duit banyak, enggak utang gitu," ujar Totok.

Kemarin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan proses Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU untuk pembiayaan pemindahan ibu kota sudah dimulai. Saat ini, pemerintah sedang melakukan penawaran untuk pembiayaan ini ke pihak swasta.

“Sudah dikomunikasikan paling tidak dengan REI (Real Estate Indonesia),” kata Bambang dalam diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019. Bahkan, Bambang sesumbar menyebut REI siap membiayai tanpa sepeser pun bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Baca: Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Ingin Belajar dari Brasil

Menurut Bambang, salah satu syarat yang dibutuhkan oleh pengembang seperti REI adalah kepastian dari segi penggunaan lahan ibu kota baru. “Mereka butuh kepastian mendapatkan konsesi untuk lahan, jangan sampai kemudian diganggu gugat atau terganggu dalam proses perjalanannya,” kata Bambang. Ia pun memastikan tak perlu regulasi khusus mengenai konsesi lahan ini.

Keterlibatan swasta diperlukan karena biaya pemindahan ibu kota yang cukup besar yaitu mencapai us$ 32,9 miliar atau sekitar Rp 466 triliun. Selain swasta, pembiayaan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN juga akan masuk. Dengan begitu, pemindahan ibu kota tidak akan terlalu memberatkan APBN.

CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO