Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Ingin Kurangi Ketimpangan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diskusi bertajuk

    Diskusi bertajuk "Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat" yang dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Rubem Barbosa di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan memang ditujukan untuk mengurai ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Namun, kebijakan ini bukanlah satu-satunya upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

    BACA: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas: Sumbang Pertumbuhan 0,1 Persen

    “Saya enggak bilang satu-satunya,” kata Bambang dalam diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019. Diskusi ini bertajuk “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat” yang mengundang Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Rubem Barbosa.

    Bambang mengatakan, Indonesia tetap belajar dari pengalaman negara lain dalam mengatasi masalah ketimpangan. Tak hanya ibu kota, tapi ketimpangan juga terkait dengan pendapatan masyarakat. Untuk itu, kata dia, pemerintah terus menjaga inflasi bergerak  cukup rendah dan menurunkan rasio ketimpangan atau indeks gini. “Artinya semua aspek diperhatikan secara makro,” kata dia.

    ADVERTISEMENT

    Dalam proses pemindahan ibu kota ini, Indonesia memang melihat pengalaman dari negara lain. Di antaranya yaitu Malaysia, yang memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya, Korea Selatan dari Seoul ke Sejong, Kazakhstan dari Almaty ke Astana, dan Brazil.

    Dari semua negara ini, Brasil termasuk salah satu negara yang telah memindahkan ibu kota negara mereka dari Rio de Janeiro ke Brasilia paling awal, yaitu tahun 1960.  Persoalannya, ketimpangan ekonomi di Brasil ternyata masih jauh lebih tinggi dari Indonesia. Dari data World Bank pada 2017, indeks gini atau indeks ketimpangan di negara ini mencapai 0,53, lebih tinggi dari Indonesia yang 0,38.

    Tak hanya itu, inflasi di Brazil secara keseluruhan hingga akhir 2018 mencapai angka 3,8 persen, lebih tinggi dari Indonesia yang hanya 3,13 persen. Duta Besar Rubem Barbosa mengatakan tingkat inflasi di negaranya memang lebih tinggi dari Indonesia. Tapi, angkanya sudah berada di bawah level 4 persen. “Kami terus berupaya menurunkannya,” kata dia.

    Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) Indonesia untuk Brasil tahun 2010-2015, Sudaryomo Hartosudarmo mengatakan pemindahan ibu kota memang membuat Brasilia tumbuh menjadi kota yang nyaman dengan desain futuristik. Ia mengatakan, tata kota Brasilia layaknya pesawat terbang. Pusat perekonomian di bagian sayap dan pusat pemerintahan di badan pesawat. Selain itu, 20 kota satelit pun tumbuh di sekitar Brasilia.

    Namun, Sudaryomo mengakui Brasilia menjadi kota orang-orang kaya dengan rumah-rumah yang besar. Kota ini juga dipenuhi oleh bangunan apartemen. Sementara, masyarakat kelas menengah tinggal di kota satelit yang jumlahnya mencapai 20 kota.

    Bahkan pada 2010-2015, Sudaryomo menyebut mata uang real Brasil menguat hampir setara Perancis dan Inggris dan membuat para duta besar mengeluh. “Tapi untuk orang setempat, standar gaji mereka lebih tinggi dari kita (Indonesia), jadi meski mahal, masih terjangkau,” kata dia.

    Baca berita lain tentang pemindahan ibu kota di Tempo.co

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.