Indef Usul Pemerintah Rem Belanja Negara untuk Kurangi Defisit

Reporter

Bisnis.com

Jumat, 12 Juli 2019 08:52 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan pemerintah perlu mengerem belanja negara dalam rangka menekan defisit anggaran pada semester II 2019.

Baca juga: Revolusi Industri 4.0, JK: Kita Banyak Seminar, Impor dari Cina

Eko mengatakan apabila pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pembiayaan utang dalam rangka menambal defisit, maka yang terjadi adalah timbul persepsi kerentanan atas perekonomian Indonesia baik oleh pelaku ekonomi lokal maupun internasional. "Grand design-nya adalah menuju defisit anggaran yang semakin kecil, kalau bisa surplus. Kalau diatasi dengan utang maka nanti dibaca oleh investor salah," kata Eko kepada Bisnis.com, Kamis, 11 Juli 2019.

Menurut dia, efisensi belanja negara sangat diperlukan mengingat banyak fiskal yang dikeluarkan dan masih akan dikeluarkan serta penurunan perolehan pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Per 31 Mei 2019, perolehan pajak perdagangan internasional baru mencapai 38,01 persen dari target APBN 2019, di bawah capaian 2018 yang bisa mencapai 47,22 persen pada periode yang sama.

Adapun PNBP juga menurun dan baru terealisasi sebesar 41,88 persen dari target, di bawah realisasi 2018 di mana pemerintah berhasil merealisasikan 52,96 persen pada periode yang sama.

Implikasi dari penambahan pembiayaan utang, menurut Eko, adalah tidak adanya dana yang masuk langsung ke sektor riil. "Walaupun kata pemerintah itu diputar lagi lewat belanja modal, itu lebih kecil kalau dibandingkan apabila dana langsung masuk ke sektor swasta," kata Eko.

Selanjutnya, pemerintah perlu berpikir lebih panjang terkait utang mengingat volatilitas perekonomian global yang tidak kunjung mereda.

Adapun keadaan ekonomi global yang cenderung membaik beberapa bulan terakhir, menurut Eko, adalah karena AS saat ini sedang memasuki masa pemilihan presiden sehingga Presiden AS Donald Trump enggan mengambil risiko untuk melanjutkan perang dagang untuk sementara waktu.

Baca berita Defisit lainnya di Tempo.co

BISNIS

Berita terkait

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

7 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno Berita Hari Ini: YouTube Perkuat Fitur Layanan Belanja, HyperOS Terpasang di Redmi Note 13, Fakta Gunung Ruang

7 hari lalu

Top 3 Tekno Berita Hari Ini: YouTube Perkuat Fitur Layanan Belanja, HyperOS Terpasang di Redmi Note 13, Fakta Gunung Ruang

Topik tentang YouTube mengembangkan fitur belanja baru yang bersaing dengan TikTok Shop menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

8 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

11 hari lalu

Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

Indonesia berisiko menghadapi kondisi 'twin deficit' seiring dengan menurunnya surplus neraca perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pemicu Orang Kebelet BAB saat Sedang Belanja

15 hari lalu

Pemicu Orang Kebelet BAB saat Sedang Belanja

Jangan malu dan sungkan bila tiba-tiba kebelet BAB ketika sedang belanja. Pakar menjelaskan fenomena tersebut.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

17 hari lalu

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

39 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

39 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

40 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

40 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya