Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan) dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (kedua kiri) saat melakukan pengecekan persiapan BIJB Kertajati, Majalengka, Selasa, 18 Juni 2019. (Dok. Pemprov Jawa Barat)
TEMPO.CO, Kertajati - Kementerian Perhubungan menyatakan akan tunduk terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sedang menyelidiki dugaan kartel harga tiket pesawat yang dinilai memberatkan konsumen.
"Saya pikir memang wewenangnya KPPU untuk melakukan penyelidikan dan tentu kami memberi kesempatan untuk meneliti. Kami akan tunduk apa yang diputuskan KPPU nanti," kata Budi Karya kepada pers saat meninjau BIJB di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Sabtu, 6 Juli 2019.
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Dirjen Perhubungan Udara Polana Pramesti, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Dirut PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin serta pejabat provinsi setempat.
Sebelumnya KPPU telah meminta klarifikasi dari berbagai pihak terkait menyangkut mahalnya harga tiket pesawat yang diduga dampak adanya kartel. KPPU misalnya sudah meminta keterangan dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator juga sudah memanggil beberapa maskapai penerbangan.
Budi Karya menyebutkan KPPU adalah lembaga yang independen dan dipersilahkan untuk melakukan penelitian, sehingga apapun hasil temuan akan tunduk dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. "Sekali lagi Kemenhub sebagai regulator mempersilahkan untuk melakukan penelitian dan kita akan tunduk," kata Budi Karya.
Dalam kesempatan itu Budi Karya juga mengatakan rencananya Senin sore 8 Juli 2019 di Kantor Menko Perekonomian akan ada rapat membahas dan mengambil keputusan soal penentuan batas atas dan batas bawah tarif pesawat terbang. Pemerintah secara intensif sudah terus berupaya mencari titik temu soal harga tiket pesawat agar tidak merugikan masyarakat tapi juga tidak merugikan operator penerbangan.
"Mengapa melibatkan Kemenko Perekonomian, karena pemangku kepentingan di penerbangan bukan hanya Kementerian Perhubungan saja tapi juga Pertamina dan BUMN lainnya," kata Budi Karya terkait pembahasan soal harga tiket pesawat itu.
