Empat Kemenko Ajukan Anggaran Total Rp 1,25 Triliun untuk 2020

Reporter

Antara

Editor

Rahma Tri

Selasa, 25 Juni 2019 14:59 WIB

(ki-ka) Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI soal Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Empat Kementerian Koordinator mengajukan total anggaran sebesar Rp1,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Besaran pagu anggaran itu diajukan pada rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa 25 Juni 2019.

Baca juga: Penerimaan Pajak Naik 5,7 Persen, Sri Mulyani: Strong Momentum

Kemenko Bidang Perekonomian mengajukan anggaran sebesar Rp 409,4 miliar atau turun Rp 4,8 miliar dibandingkan anggaran 2019 yang sebesar Rp 414,2 miliar. "Pagu indikatif kami turun menjadi Rp409,4 miliar dibandingkan 2019. Meski program prioritas dan reguler kami bertambah dan kebutuhan belanja pegawai dan operasional juga meningkat, kami mau tidak mau harus melakukan optimalisasi dan efisiensi," tutur Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Adapun Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajukan tambahan anggaran tahun 2020 senilai Rp100 miliar. Sehingga, total kebutuhan anggaran Kemenko Maritim menjadi Rp 344,5 miliar.

Tambahan anggaran diusulkan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis serta koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman.

Adapun Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengajukan anggaran sejumlah Rp226,2 miliar untuk 2020. Menurut Puan, anggaran tersebut turun dibandingkan realisasi anggaran 2019 yang sebesar Rp342,9 miliar, karena ada penyesuaian gaji dan tunjangan kinerja.

"Anggaran di Kemenko kami yang paling sedikit. Mungkin angkanya panjang tapi nilainya sedikit sekali," imbuh Puan.

Baca: Susun RAPBN 2020, Jokowi Minta APBN 2017 Jadi Acuan

Sedangkan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengajukan pagu indikatif anggaran 2020 sebesar Rp 282,8 miliar dengan mengajukan pelaksanaan integrasi program anggaran di kementeriannya. Integrasi itu dari tiga program menjadi satu program. "Jadi satu program, peningkatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan," ujar Wiranto.

ANTARA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

3 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

3 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

4 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

4 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

4 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

9 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

9 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

9 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya