Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2020

Editor

Rahma Tri

Senin, 17 Juni 2019 19:55 WIB

(ki-ka) Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI soal Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2020. Perwakilan pemerintah dalam rapat komisi XI itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.

Baca juga: Pengajuan APBN Perubahan 2019 Dikaji

"Bisa disetujui? Saya ketok ya," kata pimpinan rapat Melchias Marcus Mekeng, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

Dalam asumsi makro RAPBN 2020 itu, pertumbuhan ekonomi disepakati pada kisaran 5,2 hingga 5,5 persen. Adapun inflasi dipatok 2 sampai 4 persen. Tingkat Bunga Surat Perbendaharan Negara 3 bulan diperkirakan sebesar 5,0 hingga 5,6 persen. Adapun nilai tukar Rupiah diasumsikan Rp 14.000 sampai Rp 14.500 per dolar AS.

Dalam rapat sebelumnya, Sri Mulyani mengusulkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hingga 5,6 persen, tingkat inflasi sebesar 2 hingga 4 persen, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0 hingga 5,6 persen, nilai tukar rupiah Rp 14 ribu hingga 15 ribu per dolar AS.

Advertising
Advertising

Adapun saat pembahasan, terdapat delapan fraksi yang hadir yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangun, dan Partai Nasional Demokrat. Sedangkan dua fraksi tidak hadir, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

Fraksi PDIP menyusulkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 hingga 5,4 persen, tingkat inflasi sebesar 2,5 hingga 3,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0 hingga 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.000 hingga 14.300 per dolar AS.

Fraksi Partai Golkar menyusulkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 hingga 5,5 persen, tingkat inflasi sebesar 2 hingga 4 persen, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0 hingga 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.000 hingga 14.500 per dolar AS.

Fraksi Partai Gerindra menyusulkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 hingga 5,4 persen, tingkat inflasi sebesar 2,5 hingga 3,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0 hingga 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.000 hingga 14.300 per dolar AS.

Saat Fraksi Gerindra menyampaikan usulan, pimpinan rapat tak lupa

<!--more-->

berkomentar. "Wah banyak yang sama, sepertinya mau bergabung nih," kata Mekeng disambut tawa para anggota.

Fraksi Partai Demokrat menyusulkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 hingga 5,5 persen, tingkat inflasi sebesar 2 hingga 4 persen, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0 hingga 5,6 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.000 hingga 14.500 per dolar AS.

Fraksi PKS menyusulkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 hingga 5,4 persen, tingkat inflasi sebesar 2 hingga 3 persen, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 4,7 hingga 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.500 hingga 14.000 per dolar AS. "Rupiah ini biar pemerintah dan BI bekerja lebih keras," kata perwakilan Fraksi PKS.

Fraksi PPP menyusulkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hingga 5,6 persen, tingkat inflasi sebesar 2 hingga 4 persen, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0 hingga 5,6 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.300 hingga 14.500 per dolar AS.

Terakhir, fraksi Partai Nasdem menyusulkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hingga 5,6 persen, tingkat inflasi sebesar 2 hingga 4 persen, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0 hingga 5,6 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.300 hingga 14.500 per dolar AS.

Rapat yang berlangsung sekitar 4 jam itu berjalan lancar, tanpa ada perdebatan yang alot. Perbedaan pendapat terjadi pada pembahasan suku bunga SPN 3 bulan.

Baca: Susun RAPBN 2020, Jokowi Minta APBN 2017 Jadi Acuan

"Kami setuju dengan optimisme. Dan Tahun ini kami juga menggunakan asumsi 5,3, walaupun realisasinya ternyata year to date 5,8. 0,5 persen poin berbeda makanya kami sampaikan untuk mendekati realitas. Artinya 5,8 turun 5,6 itu sudah cukup.

Menurut Sri Mulyani yang disampaikan BI mengenai The Fed akan pause kebijakan suku bunga, memberikan berharap akan berdampak kepada kita. "Buat kami di 5,6 batas atas yang kami bayangkan. Tapi mungkin di nota keuangan ada di bawah itu. Kami tidak akan mengambil range paling atas," ujarnya.

Ikuti berita tentang RAPBN 2020 di Tempo.co

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

6 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

1 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

1 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya