TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi bakal menyurati Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait maraknya terminal-terminal bayangan di Ibu Kota. Langkah itu ditempuh lantaran terminal bayangan membuat terminal utama, seperti Pulo Gebang, tidak beroperasi optimal.

Baca juga: Menhub Imbau Tarif Maskapai LCC 50 Persen dari Batas Atas

"Kami akan surati (pemerintah) DKI pekan ini," ucap Budi Karya dalam acara silaturahmi dengan para pengusaha bus di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019.

Langkah Budi itu spontan dilontarkan sebagai respons dari adanya laporan seorang pelaku usaha di Terminal Pulo Gebang yang resah lantaran saat ini muncul terminal-terminal tak resmi. Di dalam suratnya, Budi Karya meminta pemerintah provinsi segera bertindak.

Bila Pemprov DKI lamban menindaklanjuti keluhan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengambil alih pengelolaan Terminal Pulo Gebang. "Saya akan surati DKI, kalau dia enggak perbaiki kami ambil alih," ucap Budi Karya.

Budi Karya juga meminta operator bus bersabar dan tetap bertahan di Pulo Gebang. "Jangan pindah," ucapnya dengan dua tangan direntangkan ke atas. Bekas bos Angkasa Pura II itu menjamin terminal bayangan akan segera ditumpas.

Terminal Pulogebang tengah disiapkan sebagai terminal angkutan mudik Lebaran 2019. Operasi angkutan Lebaran terminal ini akan dimulai pada 29 Mei hingga 13 Juni 2019.

Pemerintah setempat akan mengerahkan seluruh petugas terminal yang mencapai 100 orang dan personel keamanan internal sejumlah 110 orang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik. Pengelola juga bakal dibantu 300 lebih petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Baca berita Menhub lainnya di Tempo.co

IMAM HAMDI