TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bakal mengumpulkan sejumlah kalangan untuk mendesain bentuk ibu kota baru. Selain arsitek, ia berujar para seniman juga dilibatkan dalam perancangan.

BACA: OLX: Pencarian Rumah di Palangkaraya Naik 5 Kali, Sejak..

"Nanti mungkin akan kami bikin workshop berantai dari segi perencanaan, masterplan, hingga detailed designnya," ujar Basuki di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

Adapun kota itu nantinya, kata Basuki, bisa saja menganut konsep kota hijau, kota pintar atau kota kompak. Pasalnya, ibukota ini memang adalah kota baru. Kegiatan itu akan intensif pada 2020.

BACA: Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Komitmen Bangun Kota Ramah Lingkungan

Kementerian PUPR sebenarnya sudah mulai menyiapkan konsep desain dari ibu kota anyar itu sejak 1,5 tahun ke belakang. "Tapi itu masih belum local wise, di mana ditaruhnya, nanti lokasi di mana, harus ada detailed design-nya," ujar Basuki.

Dalam menggarap konsep desain, Basuki sebelumnya memberdayakan satu tim arsitek yang berisi sekitar 7 orang. Berikutnya, dalam membuat konsep lebih terperinci, ia akan meminta dukungan dari Ikatan Arsitek Indonesia.

"Saya akan ketemu IAI, dan nanti mereka juga akan diundang ke istana oleh presiden untuk menerjemahkan kira-kira nanti Istana Presiden akan seperti apa," ujar Basuki. Desain itu tentu akan melihat berbagai kebutuhan, misalnya kebutuhan dari segi pertahanan hingga efisiensi kantor.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan linimasa teknis kebijakan pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa dimulai sejak 2019.

"Pertama pada akhir 2019 semua kajian selesai dan ada keputusan lokasi ibu kota. Begitu ada keputusan, kami akan langsung konsultasi ke DPR dan sepakati produk hukum apa yang akan diputuskan, bisa merevisi atau menerbitkan aturan baru," kata Bambang di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin 13 Mei 2019.

Bambang melanjutkan, pada 2020, pemerintah diharapkan sudah bisa mulai menyiapkan lokasi terutama tanah atau lahan yang akan digunakan sebagai ibu kota baru. Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga akan memastikan status tanah yang akan dibangun infrastruktur dasar.

Penyiapan tanah atau lahan bersama tata ruang tersebut juga dilakukan supaya tanah yang sebelumnya digunakan dengan status hak guna usaha bisa berubah menjadi wilayah perkotaan.

Baca berita tentang Ibu Kota lainnya di Tempo.co.

DIAS PRASONGKO