Sejumlah kendaraan melintasi di jalan Tol Batang Semarang saat penyusuran pra uji laik fungsi dan keselamatan Trans Jawa, Batang, Jawa Tengah, Jumat, 7 Desember 2018. Pra Uji Laik Fungsi dan Keselamatan Trans Jawa tersebut bertujuan untuk memastikan iregulasi yang manyangkut aspek keselamatan dan kenyamanan. ANTARA/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan telah menggelar rapat dengan sejumlah pihak guna memutuskan strategi mencegah kemacetan di sepanjang jalan tol Trans Jawa selama masa mudik Lebaran 2019.
Baca juga: Pengaturan Sistem One Way Tol Trans Jawa Saat Mudik 2019 "Kami sepakat menggunakan sistem one way," kata Budi dikutip dari keterangan resmi Kementerian Perhubungan, Kamis, 9 Mei 2019. Langkah tersebut diputuskan bersama-sama dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Jasa Marga.
Budi mengatakan di dalam rapat tersebut ada dua alternatif strategi yang bisa diambil dalam mengantisipasi kepadatan di Tol Trans Jawa, antara lain penerapan sistem arus searah alias one way, atau penggunaan sistem ganjil genap.
Setelah menimbang segala aspek dari dua opsi tersebut, mereka memilih sistem arus searah ketimbang ganjil genap. Budi mengatakan ada beberapa persoalan bila pemerintah menerapkan ganjil genap. Antara lain terkait dengan kebiasaan masyarakat yang mudik secara rombongan.
"Karena ada kecenderungan masyarakat mudik dengan rombongan, bisa dua hingga tiga mobil. Kemudian, kalau ada yang (bernomor) ganjil dan yang genap pasti akan terpisah mobilnya," kata Budi.
Di samping itu, ia melihat ada peluang munculnya persoalan bila masyarakat belum mengetahui adanya penerapan ganjil genap. Hal tersebut dinilai bisa memicu penumpukan di pintu-pintu yang akan diberlakukan ganjil genap. "Sehingga kami cenderung memilih one way."
Kebijakan tersebut, ujar Budi, bakal segera difinalisasi, sehingga kementerian dan lembaga, juga pemerintah daerah bisa melakukan sosialisasi. "Semua jajaran di sepanjang jalan negara akan terlibat untuk sosialisasi seperti kata Kapolri," katanya.
Ia yakin pemerintah punya cukup waktu untuk menyampaikan pada masyarakat dan menyiapkannya hal-hal yang mendukung strategi itu. Selain sosialisasi, ia juga mengatakan perlunya semacam rambu atau petunjuk arah untuk kesiapan di Tol Trans Jawa dari Jasa Marga.
Di samping penerapan arus searah, Budi mengatakan ada beberapa strategi lainnya yang ditempuh Pemerintah untuk mencegah kemacetan di jalan tol saat arus mudik dan balik. Strategi itu salah satunya memberhentikan proyek tol Jakarta-Cikampek. “Sekarang lajur jalan tol Jakarta-Cikampek sudah dikembalikan menjadi empat lajur," kata dia.
Berikutnya, pemerintah juga akan memindahkan pintu tol Cikarang utama ke arah Bandung dan arah Cirebon. "Jadi yang dari Cikarang Utama ke arah Bandung dan Cirebon nanti akan dipisah,” ujar Budi. Pemerintah juga akan melakukan pembatasan kendaraan barang pada 30 Mei-2 Juni sehingga diharapkan pada masa puncak arus mudik tersebut perjalanan masyarakat yang akan mudik tidak terhambat.
