Didukung MA soal Penenggelaman Kapal, Menteri Susi: Alhamdulillah

Selasa, 7 Mei 2019 13:28 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memberikan keterangan terkait penangkapan kapal Vietnam, di Bandung, Jawa Barat, Senin, 25 Februari 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim telah mendapat dukungan dari Mahkamah Agung atau MA dalam kebijakan penenggelaman kapal yang terlibat dalam kegiatan pencurian kan atau illegal fishing. Meski mendukung, MA meminta kebijakan itu dilakukan sesuai dengan aturan teknis pelaksanaan.

Baca: Menteri Susi: Selain Presiden Jokowi, Tidak Akan Saya Dengar

Atas hal itu, Menteri Susi menyatakan rasa terima kasihnya dan bersyukur atas dukungan itu. Hal itu disampaikan Susi lewat akun Twitter miliknya, @susipudjiastuti yang diunggah pada Senin, 6 Mei 2019 sekitar pukul 12.29 WIB.

"Alhamdulillah dan terima kasih. Mahkamah Agung mendukung penenggelaman kapal pelaku Illegal Unreported Unregulated Fishing. Akhirnya 90 kapal IUUF yang sekarang sedang proses Banding dan Kasasi bisa kita tenggelamkan," kata Susi lewat akun Twitter miliknya yang dikutip pada Selasa 7 Mei 2019.

Sementara itu, pernyataan Susi itu mendapat dukungan dari warga net atau netizen. Hingga hari ini, unggahan Twitter milik Susi tersebut telah disukai sebanyak 12,5 ribu akun dan di-retweet sebanyak 4,2 ribu akun.

Salah satunya, pernyataan itu mendapat dukungan dari akun bernama Ayah Ady atau @a_subiyakto. Dalam balasanya kepada Menteri Susi dia menulis, "@susipudjiastuti Lanjutkan buu, kami di belakangmuu."

Selain itu, dukungan juga datang dari akun bernama Triwantina Mertariza atau @lizaindo. Dalam balasnya kepada Menteri Susi, dia menulis "@susipudjiastuti Asyikk ... jadi banyak rumah ikan .. pesona wisata bawah laut juga," tulis akun tersebut.

Menteri Susi Pudjiastuti sebelumnya memastikan bahwa sampai saat ini belum ada perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta kebijakan penenggelaman kapal dihentikan. Karena itu, Susi mengatakan dirinya tak akan mendengar siapapun yang memintanya menghentikan penenggelaman kapal.

"Karena dari Pak Jokowi masih firm, deterrence effect. Pak Presiden belum perintahkan, Bu Susi penenggalaman kapal dihentikan, belum ada perintah ke saya. Jadi selain Pak Presiden ya tidak akan saya dengar," kata Susi dalam pidato sambutannya yang diunggah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada akun twitter @KKPgoid, Sabtu 4 Mei 2019.

Baca: Kapal Pencuri Ikan Mau Dilelang, Menteri Susi: Mau Jadi Dagelan?

Mulai Sabtu pekan lalu, 4 Mei 2019, KKP telah memulai mengelar acara pemusnahan barang bukti kapal perikanan pelaku illegal fishing di Stasiun PSDKP di Kecamatan Sungai Rengas, Pontianak, Kalimantan Barat. Kementerian rencananya bakal menenggelamkan sebanyak 51 kapal yang telah tertangkap melakukan praktik illegal fishsing di Indonesia.

Simak berita terkait Susi Pudjiastuti lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

3 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

3 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

4 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

4 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

5 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

6 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

10 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya

Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

15 hari lalu

Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

Setahun lalu banding Ferdy Sambo ditolak alias tetap dihukum mati. Seiring berjalannya waktu, vonis itu diubah jadi penjara seumur hidup. Kok bisa?

Baca Selengkapnya

Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Tetap Vonis Hukuman Mati

16 hari lalu

Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Tetap Vonis Hukuman Mati

Hari ini, setahun lalu atau 12 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bacakan putusan banding yang diajukan Ferdy Sambo.

Baca Selengkapnya

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi

17 hari lalu

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi

Mantan Kakorlantas Polri Djoko Susilo mendapat remisi lebaran di Lapas Sukamiskin. Berikut kilas balik kasus korupsi pengadaan simulator SIM Rp 196 M

Baca Selengkapnya