TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sampai sejauh ini belum ada sedikitpun perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta penenggelaman kapal dihentikan. Karena itu, Menteri Susi tidak akan mendengar siapapun yang memintanya menghentikan penenggelaman kapal.
Baca juga: Jadi Menteri KKP Tinggal 6 Bulan, Susi: Saya Titip Laut
"Karena dari Pak Jokowi masih firm, deterrence effect. Pak Presiden belum perintahkan, Bu Susi penenggalaman kapal dihentikan, belum ada perintah ke saya. Jadi selain Pak Presiden, ya tidak akan saya dengar," kata Susi dalam pidato sambutannya saat menenggelamkan kapal di Pontianak, yang diunggah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui akun twitter @KKPgoid, Sabtu 4 Mei 2019.
Pada Sabtu 4 Mei 2019, KKP telah memulai memusnahkan barang bukti kapal perikanan pelaku illegal fishing di Stasiun PSDKP di Kecamatan Sungai Rengas, Pontianak, Kalimantan Barat.
Susi menjelaskan, penenggelaman kapal adalah cara yang lebih baik supaya Indonsia bisa keluar dari persoalan lama. Sebab, selain bisa menimbulkan efek jera yang tinggi, penenggelaman kapal juga dianggap cara yang lebih baik dibandingkan harus mengurusi oknum-oknum yang membantu kegiatan illegal fishing.
"Kalau kita mau kulitin satu-satu, menangkap aparat atau oknum-oknum yang membantu dalam kegiatan ilegal ini tentu tidak akan selesai, dan tidak mudah untuk selesai. Sebetulnya ini adalah way out yang sangat cantik," kata Susi.
Dalam pidatonya, Susi juga menyinggung orang-orang yang tidak sepakat mengenai kebijakan penenggelaman kapal dan justru meminta untuk melelang kapal yang tertangkap. Menurut dia, seperti itu adalah orang yang ragu atau tidak percaya diri.
Menurut Susi, jika kapal dilelang justru membuat mereka semakin berani. Belum lagi, dengan dilelangnya kapal juga memiliki potensi bahwa kapal tersebut bisa kembali lagi melakukan aktivitas illegal fishsing dengan kapal yang sama.
"Itu sudah out of mind untuk kami tolerir lagi kejahatan terhadap negara. Jadi kalau toleran dan solider itu baik, okelah, tapi kejahatan terhadap negara berkali-kali masa ya kita mau toleran?," kata Susi.
BACA: Menteri Susi: Lelang Kapal Ilegal Bukan Sikap Umum Pemerintah
Karena itu, Susi meminta kepada seluruh pihak mulai dari Kementerian, Polair, Kejaksaan, TNI Angkatan Laut hingga Bakamla menyamakan persepsi untuk mendukung penenggelaman kapal. Sebab, dengan cara ini sudah terbukti bisa memberi efek jera, strategi menjaga kedaulatan sekaligus pada bersamaan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat di sektor perikanan.
Susi juga meminta, kepada para stakeholder yang membuat keputusan atau menetapkan kebijakan penenggelaman kapal, agar bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Dia meminta keputusan penenggelaman kapal setelah ditangkap maksimal satu minggu.
